Kemenko Ekonomi Kaji Perubahan Skema Bantuan Pangan Non-Tunai ke Beras
Pemerintah berencana mengembalikan skema bantuan pangan non-tunai (BPNT) ke bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) untuk mengoptimalkan penyaluran stok beras Perum Bulog (Persero) di gudang. Namun, skema ini masih dikaji agar bisa mendapat sistem penyaluran yang tepat.
"BPNT dan Bulog sama-sama akan kita majukan. Sedang dikaji sistem yang baik untuk penyaluran berasnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud kepada Katadata.co.id, Rabu (15/5) lewat pesan singkat.
Dengan demikian, pemerintah akan melihat skema yang paling efektif mengatasi pengelolaan beras Bulog. Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan juga diharapkan bisa mendapatkan beras dengan mudah dengan pilihan terbaik.
Namun,dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kapan target kajian tersebut rampung dan bisa direalisasikan.
(Baca: Pengamat Menilai Pengembalian Skema BPNT Jadi Rastra Sebuah Kemunduran)
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan pemerintah sedang memikirkan cara untuk membantu mengoptimalkan penyaluran beras Bulog sehingga menyebabkan penumpukan stok beras di gudang. Akibatnya, kualitas beras bisa berkurang hingga berpotensi mubazir lantaran tak terpakai.
"Bulog itu ditugaskan untuk membeli beras dari masyarakat pada musim panen, tapi tidak ada penyalurannya. Maka bisa terjadi gudang Bulog penuh. Karena tidak dikeluarkan, maka menjadi kuning, akhirnya dibuang dan itu mubazir,” kata Kalla dilansir dari Antara.
Selain itu, pemberian bantuan sosial dalam bentuk beras juga diharapkan dapat membuat harga beras di pasaran menjadi stabil.
“Maka kita kembali lagi dari tunai ke langsung pemberian beras. Memang membutuhkan pekerjaan sedikit, tapi itulah cara untuk menstabilkan harga beras ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pihaknya sedang mencari rumusan agar BPNT dan penyaluran beras Bulog bisa berjalan bersamaan.
Yang mana Bulog nantinya bisa berperan sebagai pemasok, sehingga penerima bantuan bisa membeli beras melalui perusahaan pelat merah tersebut.
(Baca: Perum Bulog Jamin Harga Beras Stabil Hingga Lebaran)
Bulog, menurutnya pernah menjalankan tugas sebagai penyalur rastra pada 2015 dengan total penyaluran sebesar 230.000 ton per bulan. Dengan demikian, dalam setahun, Bulog bisa menyalurkan hingga 3 juta ton.
Penyaluran Beras rastra oleh Pemerintah sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden No.48/2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Direktur Pengadaan Bulog, Bachtiar menyatakan kesiapan pihaknya jika skema penyaluran beras kepada penerima bantuan sosial dikembalikan. Hal itu menurutnya, bisa menyebabkan penyediaan beras dari hulu ke hilir dapat tersalurkan.
Meskipun konsekuensinya, Bulog harus menyedian kecukupan beras baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga konsumen penerima bansos atau kartu sembako bisa terlayani.
(Baca: Buwas: Ada Menteri yang Halangi Bulog Impor Bawang Putih)
"Berdasarkan ratas yang dihadiri para Menteri, Kepala Bulog, Menko mendukung dan Wapres juga mendukung memang sebaiknya dikembalikan ke Bulog. Tunggu suratnya, Insya Allah dalam waktu dekat bisa direalisasikan," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat, Senin (13/5).
Bachtiar mengatakan saat ini, jumlah stok beras yang ada di gudang Bulog tercatat sebesar 2,1 juta ton. Adapun penyerapan beras Bulog periode April-Mei 2019 disebut telah mencapai di atas 400 ribu ton. "Impor masih relatif utuh, hanya untuk cadangan. Sementara stok dalam negeri untuk mendukung operasional sehari-hari," katanya.
