Masuk ke Holding Infrastruktur, Tiga BUMN Karya Lepas Status BUMN
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur atau karya melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) pada hari ini, Jumat (1/2). Ketiganya membahas hal yang sama, yaitu pelepasan status "persero" sebagai langkah pembentukan induk usaha (holding) BUMN sektor infrastruktur.
Ketiga BUMN Karya tersebut yaitu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Ketiganya akan menjadi anak usaha PT Hutama Karya (Persero) yang akan berperan sebagai induk holding BUMN infrastruktur.
Meski begitu, hilangnya status "persero" pada ketiga perusahaan pelat merah tersebut masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan holding BUMN infrastruktur ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun, pada RUPS-LB ini, pemegang saham di masing-masing perusahaan telah sepakat untuk melepas status "persero".
RUPS-LB ini digelar dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar (AD), di mana Negara Republik Indonesia akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya kepada Hutama Karya untuk menjadi setoran modal. Pengalihan kepemilikan saham tersebut merupakan tindakan pemerintah yang akan dituangkan dalam PP.
(Baca: WIKA Lepas Status BUMN, Bersiap jadi Anak Holding BUMN Perumahan)
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan, saat ini PP sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara. "Nah itu tidak tahu (kapan PP terbit), nanti ya. Lebih cepat lebih baik," kata Aloy, sapaan akrabnya ketika ditemui usai RUPS-LB di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (1/2).
Holding BUMN Infrastruktur akan terdiri atas enam perusahaan termasuk sang induk holding, Hutama Karya. Selain ketiga perusahaan tersebut, nantinya Hutama Karya yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah juga akan membawahi PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).
Aloy berharap, dengan pembentukan holding BUMN sektor infrastruktur ini, keenam perusahaan pelat merah ini akan menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih lincah, serta lebih fokus menjalani bisnis di bidang infrastruktur.
Pemerintah tetap memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung di lima perusahaan yang tergabung dalam holding ini, walaupun sahamnya sudah dialihkan sebagai tambahan penyertaan modal ke Hutama Karya. Pengendalian langsung dilaksanakan melalui kepemilikan 1 saham Seri A Dwiwarna, sementara pengendalian secara tidak langsung akan dilaksanakan melalui Hutama Karya karena saham induk dipegang pemerintah.
(Baca: Waskita, KAI, dan INKA Berencana Garap Proyek Kereta Api di Filipina)
Direktur Utama Waskita Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan, dengan adanya holding ini akan ada koordinasi dengan induk usaha maupun perusahaan-perusahaan di bawahnya. "Nanti setelah dibentuk organisasinya, Hutama Karya yang bentuk, kita koordinasi sesuai dengan konsep tujuan holding sendiri," kata Putra.
Dengan adanya holding ini, dia percaya pengelolaan perusahaan akan menjadi lebih efektif sesuai tujuan pembentukan holding. Selain itu, perusahaan juga akan lebih efisien dan terintegrasi antara anggota holding sehingga dapat berpengaruh lebih besar pada kinerja perusahaan.
Sementara, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan setelah bergabung sebagai anak perusahaan, Adhi Karya tidak memiliki strategi khusus. Namun, senada dengan Putra, dia percaya sinergi ini dapat mendongkrak kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
"Lebih mudah bersinergi. Banyak (proyek) berikutnya kalau kita sudah bersinergi, kan lebih baik lagi nanti. Pendanaan juga lebih terbantukan karena lebih besar," ujar Budi.
(Baca: BUMN akan Bentuk Joint Venture Investment Fund dengan Macquire Group)
Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani juga menilai holding ini akan meningkatkan efektivitas masing-masing perusahaan. Selain itu, dengan holding, perusahaan akan menaikan level perusahaan karena kapasitas keuangannya menjadi lebih besar.
"Kalau dari kami, ya tetap bekerja seperti yang selama ini kami lakukan ini. Kami berusaha tetap tampil baik, baik dalam penyelesaian pembangunan maupun kinerja keuangan," kata Desi.
