Hambatan Ekonomi Digital Jadi Alasan AS Kaji Ulang Tarif Barang RI
Menteri Perindustrian membeberkan alasan Amerika Serikat (AS) melakukan kajian ulang Generalized Systems of Preferences (GSP) atau tarif masuk barang tertentu, khususnya dari Indonesia. AS melakukan hal ini lantaran adanya hambatan perdagangan (barrier) yang dilakukan dalam sektor ekonomi digital.
Airlangga juga menyebut hambatan perdagangan itu berasal dari aturan yang ada di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski tidak menyebut detail aturan apa yang dimaksud, tapi Airlangga mengatakan aturan tersebut merupakan regulasi lama.
"Beberapa barrier terkait aturan yang dikeluarkan mungkin sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat," kata Airlangga di Istana Bogor, Senin, (9/7). (Baca: Jokowi Rapatkan Kabinetnya Antisipasi Ancaman Perang Dagang Trump)
Pemerintah Indonesia sudah berencana mengkomunikasikan wacana kajian itu kepada AS. Meski demikian, Ketua Umum Partai Golkar tersebut menganggap langkah yang akan dilakukan pemerintah AS terhadap komoditas barang Indonesia bukan ancaman serius.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintahan Donald Trump, perdagangan Indonesia dengan negara tersebut tidak berada pada urutan atas. AS menganggap nilai perdagangannya dengan Indonesia berada di posisi 17.
"Tentu kami tidak melihat ini sebagai ancaman besar bagi Indonesia," kata dia. (Baca: Soal Ancaman Tarif, Indonesia Siap Lobi AS dan Tempuh Jalur Negosiasi)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan lobi dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi meluasnya dampak perang dagang AS dan Tiongkok ke Indonesia. Negosiasi ini juga akan menjawab evaluasi produk ekspor yang akan dikenakan tarif oleh AS.
“Kami sudah bicara dengan Duta Besar AS, kami juga sudah lama mengirim surat kepada Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR),” kata Enggar pekan lalu.
Dia berpendapat sikap AS kepada Tiongkok, Kanada, dan negara lawan dalam perang dagang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, dia menekankan jalur negosiasi dan diplomasi sebagai salah satu langkah awal untuk mengantisipasi meluasnya dampak perang dagang.
(Baca: Antisipasi Perang Dagang, Jokowi Siapkan Insentif Bagi Industri)
Presiden Joko Widodo juga merespons ancaman perang dagang dan ketidakpastian global. Hari ini Jokowi mengumpulkan menteri-menteri kabinetnya untuk apat terbatas membahas topik ini. Rapat yang dilakukan di Istana Bogor ini berlangsung hingga lebih dai empat jam.
Ada beberapa upaya yang akan dilakukan pemrintah dalam mengantisipasi perang dagang ini. Salah satunya dengan mengeluarkan insentif untuk meningkatkan ekspor dan menekan impor. Beberapa di antaranya adalah pemberian subsidi untuk pengusaha meubel dalam mengurus SVLK.
