Vietnam Akan Perketat Kebijakan Fiskal 2025, Tak Ada Lagi Bebas Pajak
Pemerintah Vietnam akan menghentikan pemberian fasilitas bebas pajak pada 2025. Ini merupakan bagian dari pengetatan kebijakan fiskal karena sejak pandemi pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif untuk menghidupkan kembali perekonomian.
Mengutip Vietnamnet Global, Menteri Keuangan Vietnam Ho Duc Phoc mengatakan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat untuk memulihkan anggaran negara yang telah bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi hingga 2024.
"Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, dengan penghentian pengurangan pajak, dan berkonsentrasi menghilangkan hambatan bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Phoc, dikutip dari Vietnamnet Global.
Ia memaparkan, pendapatan negara pada semester I-2024 telah melebihi 1.000 triliun vietnamese dong (VND) atau setara dengan Rp 640,13 triliun. Ini mencapai 61% dari target tahunan, dan meningkat 17,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Phoc, peningkatan pendapatan yang signifikan ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan yang mendukung dunia usaha, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi positif, dengan peningkatan PDB sebesar 6,42% dan kenaikan inflasi sebesar 4,08% selama enam bulan.
Sejak pandemi Covid-19, pemerintah Vietnam telah memberikan berbagai skema insentif pajak yang bahkan masih berlaku hingga tahun ini. Misalnya, pemangkasan tarif PPN dari 10% menjadi 8%. Kebijakan ini diberikan sejak 2022 untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi, dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.
Sejak pandemi melanda Vietnam, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan yang disetujui oleh Majelis Nasional dan Pemerintah, yakni memberikan pengurangan pajak, biaya, dan sewa sebesar 184 triliun VND atau setara dengan Rp 117,78 triliun di tengah kondisi ekonomi dan keuangan publik yang menantang.
"Kebijakan fiskal Vietnam yang ekspansif akan berakhir tahun ini, dan beralih ke siklus baru yang berfokus pada peningkatan kapasitas keuangan publik untuk proyek infrastruktur dan reformasi gaji," ujarnya.
