Kereta Layang Jabodetabek Dicoret dari Proyek Strategis Kemenhub
Kementerian Perhubungan memangkas empat proyek kereta api non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari daftar rencana strategis Kemenhub 2015-2019. Keempat proyek tersebut adalah Kereta Layang Melingkar Jabodetabek, Kereta Bandara Kulonprogo, Kereta Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, serta Kereta Pelabuhan Teluk Lamong.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri beralasan dicoretnya proyek tersebut dari rencana strategis terkait dengan kesepakatan pendanaan yang sulit dicapai hingga tahun depan. Selain itu, ada pula permasalahan sensitif seperti lahan yang membayangi pengerjaan Kereta Bandar Kulonprogo.
"Proyek yang dicoret akan masuk ke dalam Renstra berikutnya," kata Zulfikri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/6).
Permasalahan pada proyek kereta memang sulit. Pemerintah juga sudah menghapus tujuh proyek kereta dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Zulfikiri mengatakan salah satu aspek lainnya adalah pendanaan yang masih mengandalkan harga komoditas sebagai komponen balik modalnya.
(Baca: Proyek Kereta Paling Banyak Dicoret dari Daftar Proyek Strategis)
Sebagai upaya merealisasikan proyek-proyek kereta, kedepannya Kemenhub akan fokus untuk pembebasan lahan terlebih dahulu agar pembangunannya dapat berjalan lebih lancar. Menurut dia, penetapan lokasi juga perlu menjadi fokus kelanjutan proyek kereta api.
"Studi ada, detail desain ada, tapi penetapan lokasinya belum," ujar dia.
Kemenhub saat ini sedang menyiapkan dua skema pendanaan untuk pembangunan proyek rel kereta layang melingkar (loop line) Jakarta. Skema pembiayaan yang digunakan adalah pinjaman komersial serta jaminan pemerintah dalam bentuk pembayaran secara berkala atau availability payment.
(Baca: Tiga Investor Lokal Minati Proyek Jalur Kereta Layang Lingkar Jakarta)
Pola pembiayaan kombinasi pada proyek kereta pernah digunakan dalam pembangunan rel Makassar - Parepare. Untuk pembangunan rel kereta pertama di Sulawesi tersebut, pemerintah menggunakan tiga skema yakni avalilability payment, pinjaman komersial, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal yang sama sedang dikaji untuk proyek loop line Jakarta. “Nanti saya dan DKI Jakarta membuat studi dan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu.
(Baca: Pemerintah Siapkan Dua Skema Pembiayaan Kereta Layang Lingkar Jakarta)
