Petani Sawit Minta Dana BPDP untuk Biodiesel Dihapus
Atas pengurangan porsi pendanaan biodiesel tersebut, BPDP sebelumnya telah bertemu dengan KPK untuk mendiskusikan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB). Perwakilan dari Deputi Bidang Pencegahan KPK Sulistyanto mengatakan, KPK menemukan pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit yang belum efektif karena tak ada verifikasi yang baik.
“Perluasan penggunaan dana tersebut, terutama untuk pemanfaatan bahan bakar nabati, jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkebunan,” kata Sulistyanto.
Katadata mencoba menghubungi BPDP untuk meminta tanggapan atas ketentuan tersebut, namun eksekutif BPDP, hingga saat ini belum bisa dimintai tanggapan. "Yang lebih pas menjawab seperti Pak Dirut," tulis Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengelolaan Dana BPDP Agustinus Antonius dalam pesan singkat kepada Katadata.
Sementara Direktur Utama BPDP Dono Boestami, yang coba kami hubungi juga belum memberi respon.
Di lain pihak, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan pihaknya menyatakan setuju dengan serikat petani bahwa dana yang terkumpul di BPDP di pergunakan juga untuk pemberdayaan petani sawit. Namun, sesuai dengan tujuan penggunaan, anggaran untuk biodiesel juga harus tetap ada untuk mendukung produksi serta mandatori biodiesel.
Paulus menuturkan, pengumpulan dana yang sejatinya sudah dimulai sejak 2015 ketika program mandatori biodiesel terhenti akibat harga minyak bumi jatuh di bawah US$ 30 per barel. Sementara, harga sawit berada pada US$ 470 per Ton.
Rendahnya harga membuat pendapatan yang diterima petani sebesar Rp 600 sampi Rp 800 per kilogram untuk tandan buah segar. “Semua petani kesulitan,” tutur Paulus.
Namun ketika BPDP mengumpulkan dana, dimana sebagian digunakan untuk mendukung program mandatori biodiesel, harga crude palm oil (CPO) mulai meningkat menjadi sekitar US$ 700 per ton. Kenaikan harga disebabkan oleh pasokan minyak sawit ke pasar dunia berkurang karena dipergunakan untuk biodiesel di Indonesia.
Akibatnya, petani sawit pun menerima sekitar Rp 1.500 hingga Rp 1.700 per kilogram untuk tandan buah segar pada akhir 2016. “Dari data tersebut maka dukungan mandatori biodiesel harus terus berjalan,” kata Paulus.
