Kementerian PUPR Dukung Hutama Karya Dapat Tambahan Modal Negara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Penyertaan Modal Negara (PMN) masih diperlukan PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan proyek tol Trans Sumatra. Hal ini mengingat kebutuhan besar pembangunan tol tersebut namun tidak diimbangi lalu lintas yang ramai.
Kepala Badan pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengaku belum mendengar adanya permintaan dari Hutama Karya (HK) terkait tambahan PMN. Namun, dia menilai suntikan modal negara tersebut tidak terhindarkan lagi untuk memperkuat ekuitas HK.
"Harus ada itu (PMN) kalau tidak, maka tidak bisa (HK melanjutkan proyeknya)," kata Herry saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1). (Baca: Hutama Karya Minta PMN untuk Garap Trans Sumatera Tahun Depan)
Pekan lalu Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan sedang menghitung berapa besaran PMN yang akan diajukan untuk tahun depan. Adapun PMN tersebut paling tidak untuk membiayai tiga ruas tol yakni Pekanbaru - Dumai, Palembang - Tanjung Api-api, dan Kisaran - Indrapura.
Ngurah merinci kebutuhan pembangunan tol Pekanbaru - Dumai paling tidak mencapai Rp 15 triliun. Dari total angka itu, separuhnya yakni Rp 7 triliun harus dipenuhi dari ekuitas HK. Namun dia memperkirakan perseroan hanya mendapat Rp 4 hingga 4,5 triliun dari penerbitan obligasi atas aset tol Akses Tanjung Priok. Oleh sebab itu, HK berencana mengajukan tambahan PMN kepada pemerintah.
(Baca: Pemerintah Klaim Tol Sumatra Picu Efek Berantai Ekonomi Rp 769 T)
Senada dengan Ngurah, Herry juga menilai penerbitan obligasi atas aset dua tol yakni Jakarta Outer Ring Road (JORR) S serta Akses Tanjung Priok juga tidak dapat menutup biaya pembangunan Trans Sumatra, "Kalau pendapatannya rendah, maka utang juga tidak bisa besar atau terancam," ujarnya.
Herry menganggap permintaan PMN tersebut wajar mengingat Hutama Karya menjalani penugasan pemerintah dalam mengerjakan Trans Sumatera. Dirinya juga meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menghitung betul apabila telah memberikan lampu hijau kepada HK.
"Menkeu telah pagari dengan jaminan dan dihitung betul," katanya. (Baca: Diminta Jokowi Sambung Lampung-Palembang, Dirut HK: Tergantung 4 Hal)
