Bappenas: Shutdown Pemerintah AS Tak Pengaruhi Ekspor Indonesia
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meyakini berhentinya operasi sebagian layanan publik di Amerika Serikat (AS) alias shutdown, imbas belum disepakatinya anggaran pemerintah oleh Senat, tidak akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut.
Ia menerangkan, dampaknya terhadap ekspor baru akan terjadi jika shutdown berlangsung dalam waktu yang lama. “Kalau cuma jangka pendek ya enggak lah,” kata dia di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (22/1). Apalagi, aktivitas bisnis sektor swasta di negara tersebut masih berjalan.
(Baca juga: Indonesia Kejar Perjanjian Dagang dengan 4 Negara Eropa)
Pemerintah AS resmi menghentikan operasi layanan publiknya sejak Jumat (19/1) pekan lalu. Mengutip dari BBC, kondisi ini terjadi lantaran Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran belanja darurat tidak dapat disahkan lantaran tidak mencapai dukungan 60 suara. Anggaran tersebut untuk mendanai pemerintah federal sampai Februari 2018.
Penyebabnya, boikot yang dilakukan oleh kubu Partai Demokrat. Adapun tuntutan utama dari kubu Demokrat adalah agar pemerintah tidak mendeportasi lebih dari 700 ribu imigran muda tidak berdokumen yang masuk ke AS saat masih anak-anak dan memasukkan anggaran perlindungan bagi mereka.
Sebelumnya, para imigran ini mendapat status legal sementara saat pemerintahan Presiden Barack Obama melalui program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Namun program DACA dihentikan pemerintahan Trump sejak September 2017.
Bambang meyakini AS akan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan anggaran tersebut agar dampaknya tidak meluas. “Mereka pasti tidak nyaman dengan situasi ini dan berusaha mencari solusi,” ucapnya.
(Baca juga: Era Perang Tarif Pajak Dimulai, Ekonom Prediksi Pergeseran Dana Asing)
Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan lebih dari 50% bagian dari departemen pertahanan tidak akan bekerja, dan sejumlah operasi pemeliharaan, pelatihan dan operasi intelijen akan terhenti imbas shutdown. Taman nasional dan monumen nasional juga terancam ditutup.
