Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Akan Difungsikan Lebaran 2018
PT Hutama Karya (Persero) mengaku sedang mengejar target tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Bakauheni sepanjang 141 kilometer dapat difungsikan sebelum lebaran pada bulan Juni 2018. Hal tersebut dapat dilakukan apabila sisa lahan tol tersebut dapat segera dibebaskan.
Hingga saat ini pembebasan lahan tol di Provinsi Lampung tersebut sekitar 92 persen atau masih kurang 8 persen lagi. "Kalau lahan bisa beres akhir bulan ini, akan kami paksakan fungsional sebelum lebaran," kata Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu (3/1).
(Baca: Pemerintah Klaim Tol Sumatera Picu Efek Berantai Ekonomi Rp 769 T)
Ngurah mengatakan beberapa kendala dalam pengadaan sisa lahan terjadi lantaran pemilik lahan masih belum setuju harga ganti rugi serta adanya dokumen ganda pemilik lahan. Saat ini perjanjian untuk menalangi pembebasan lahan sudah selesai dengan pemerintah dan telah dibahas bagaimana upaya mempercepat prosesnya.
Dia juga memastikan sebagian dari ruas tol ini, yakni sepanjang 16,5 kilometer sudah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ruas yang akan diresmikan berada di Seksi I dan Seksi II, dari total tiga seksi. Ngurah bahkan mengatakan tol tersebut telah rampung sejak tanggal 20 Desember 2017 lalu. Nantinya ada dua Gerbang Tol yang siap dioperasikan.
"Ibu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah bersurat (mengundang) Presiden," ujar dia. (Baca: Tiga Tahun Jokowi-JK, Pembangunan Tol Capai 560 Kilometer)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ruas Bakauheni - Terbanggi Besar sepanjang 16,5 kilometer tersebut dapat diresmikan bulan ini. "Itu salah satu ruas tol yang akan diresmikan," ujarnya.
Untuk ruas tol Trans Sumatera yang lain, Ngurah menjelaskan tol Medan-Binjai masih terhambat masalah lahan. Ada dua pihak yang mengklaim memiliki beberapa lahan. Namun, hal ini akan diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Saya juga meminta akhir bulan ini selesai agar bisa kami selesaikan sebelum lebaran," kata Ngurah. (Baca: Sindikasi 7 Bank BUMN dan Swasta Danai Tol Trans Sumatera Rp 8 Triliun)
Adapun untuk masalah pembiayaan, Ngurah mengaku akan mengandalkan pendapatan dari pengelolaan tol Akses Tanjung Priok (ATP) yang diserahkan pemerintah kepada Hutama Karya. Harapannya, dari pengelolaan tersebut Hutama Karya bisa mendapatkan Rp 4 triliun untuk pembangunan Tol Trans Sumatera.
