Pedagang Minta Pemerintah Tak Batasi Harga Beras Premium
Sementara Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid juga menyatakan keberatan penyeragaman harga beras. Pasalnya, biaya distribusi di tiap daerah sangat beragam. "Harga ini tidak ideal. Saya sudah mengusulkan ke Menteri Perdangangan, ini tidak cocok," ujar Zulkifli.
Di pihak lain, Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Soetarto Alimoeso menjelaskan pihaknya siap menjalani apa keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Dia menjelaskan, pemerintah memang berwenang menentukan harga.
Ia juga menghargai upaya pemerintah untuk melibatkan banyak pihak sebelum mengambil keputusan. "Apa pun keputusannya, saya harus siap," kata dia.
Di sisi produksi, Ketua Bidang Tanaman Pangan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Fajar Pamuji menyatakan, keputusan harga beras dari pemerintah tidak menjadi masalah karena harga pembelian pemerintah (HPP) telah naik 10 persen.
(Baca juga: Polisi Lanjutkan Kasus Beras 'Maknyuss' Meski Aturan HET Batal)
Fajar menginformasikan HPP Gabah Kering Panen naik dari Rp 3.700 per kilogram menjadi Rp 4.070 per kilogram, harga Gabah Kering Giling (GKG) naik dari Rp 4.600 per kilogram naik jadi Rp 5.060 per kilogram, dan harga beras naik dari Rp 7.300 per kilogram menjadi Rp 8.030 per kilogram.
Menurutnya, meski batasan harga tersebut hanya mengikat Bulog, pedagang lain akan mengikuti. Dia juga menjelaskan petani padi telah membentuk sistem kemitraan dengan pemerintah untuk pembelian gabah atau beras. "Perhatian pemerintah terhadap beras kita sambut baik," katanya.
Sementara, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti mengatakan pembahasan harga beras akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Pembahasan untuk penentuan harga beras ditunda karena masih kurangnya pihak distributor beras yang hadir. "Belum selesai, nanti hari Jumat (18/8) lagi," kata Tjahya.
(Baca juga: Kejar Target Ekonomi, Pemerintah Perlu Relaksasi Pajak dan Bansos)
