Angkasa Pura II Ambil 49 Persen Saham Bandara Kertajati
"Pemda pun pro aktif dalam hal pendanaan. Jadi, diharapan daerah bisa pro aktif sharing equity dan sharing kegiatan, agar dengan seperti ini, bukan tidak mungkin swasta akan ikut menginisiasi untuk bandara yang lebih kecil," ujarnya.
Budi pun memastikan, dengan kepemilikan saham ini, AP II akan tetap menjadi operator bandara tersebut. Namun, AP II pun diharapkan bisa mengajak pihak BIJB untuk masuk ke manajemen pengelola Bandara Kertajati ini. Budi pun menargetkan proyek infrasturktur ini bisa beroperasi di tahun 2018.
(Baca juga: Menhub Targetkan Pelabuhan Patimban Mulai Dibangun Januari 2018)
Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, pembangunan Bandara Kertajati ini membutuhkan biaya sebesar Rp 2,6 triliun di luar pembebasan tanah. Dana dari pihak BIJB pun sekitar Rp 900 miliar. Sementara, sebagian lagi akan diperoleh dari setoran modal AP II, sindikasi perbankan syariah Rp 900 miliar dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
Sehingga, sisa pendanaan yang dibutuhkan sekitar Rp 800 miliar. "Tapi kalau misalnya ini masuk modal dari AP II mungkin RDPT tidak akan sebesar sekarang. RDPT bisa dari finance Danareksa, dan ada BPJS," ujar Deddy.
Sampai saat ini, pembangunan seluruh keperluan Bandara seperti landasan pacu, fisik Bandara,dan Airnav sedang dilakukan secara paralel. Namun, Deddy mengatakan, bandara tersebut paling lambat bisa dioperasikan pada awal 2019.
Adapun, beberapa sindikasi perbankan syariah yang terlibat meliputi, BJB Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jateng Syariah, dan Bank Sulselbar Syariah.
