Pemerintah Segera Ratifikasi Konvensi ILO Untuk Lindungi Nelayan
(Baca juga: Menteri Susi Tangkap 17 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam dan Filipina)
Hanif menyebut, ada beberapa kasus ketenagakerjaan di sektor perikanan yang terungkap ke publik. Di antaranya adalah kasus penelantaran dan penunggakan gaji 26 ABK WNI pada 2015 oleh perusahaan asal Korea Selatan. Selain itu, pada 2013 terungkap perbudakan di atas kapal ikan terhadap 74 ABK WNI di Cape Town.
Lebih jauh, pada 2012 sebanyak 203 WNI ditelantarkan di perairan Trinidad Tobago serta Dakkar, Afrika. Mereka dijadikan budak di atas kapal ikan selama 2 hingga 3 tahun di tengah lautan tanpa pernah ke darat dan tidak mendapatkan gaji.
Saat ini, baru sembilan negara yang meratifikasi konvensi ILO nomor 188 Tahun 2007 yakni Afrika Selatan, Norwegia, Maroko, Lithuania, Perancis, Estonia, Kongo, Bosnia Herzegovina, dan Argentina. Padahal untuk dapat berlaku, ratifikasi sedikitnya harus dilakukan oleh tiga puluh negara.
(Baca juga: Susi Libatkan Polri dan Satgas 115 Berantas Kejahatan Perikanan)
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti ingin mempromosikan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) agar diakui sebagai kejahatan transnasional terorganisir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, kerjasama antar negara harus dilakukan untuk tangkal pelanggaran HAM di sektor perikanan. Sebab para pelaku pelanggaran juga berkerja secara transnasional.
“Kami ingin ini diakui oleh dunia terutama UN (United Nation), FAO (Food and Agriculture Organization), Afrika, Eropa,” kata Susi.
