Menteri Susi Akan Bagikan 2.090 Kapal Nelayan Tahun Ini
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa program prioritasnya tahun ini adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Salah satunya adalah dengan memberi bantuan kapal pada nelayan kecil.
“Kita ingin buat pemerataan, kalau tidak ekonomi kita nanti dikuasai korporasi besar,” kata Susi di kantornya, Kamis, 19 Januari 2017. Ia menambahkan, “Kita bukan anti korporasi besar, tapi kita sebagai regulator wajib membuat keberpihakan.”
Salah satu bentuk keberpihakan itu adalah dengan membuka akses lebih luas pada kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan kapal. Tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendistribusikan 2.090 unit kapal sebagai bantuan bagi nelayan miskin.
(Baca juga: Susi Siap Tenggelamkan 92 Kapal Pencuri Ikan Bulan Depan)
Ukuran kapal-kapal itu bervariasi antara ukuran kecil di bawah 5 gross ton (GT) hingga 100 GT. Total jumlah bantuan tahun ini meningkat dari 1.719 unit pada tahun 2016 lalu.
Mengenai mekanisme pemberian bantuan, Susi meminta tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih ketat melakukan pengawasan, bahkan kalau perlu turun langsung ke lapangan. Sebab, menurutnya pejabat dinas perikanan daerah kerap melakukan penyalahgunaan wewenang.
Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan
“Di daerah kalau lewat orang dinas, mereka kasihnya ke konco-konco dewe (teman sendiri). Dalam pemberian bantuan harus memastikan bahwa yang diberi itu orang yang membutuhkan,” tuturnya.
Susi mengatakan saat ini pemerintah mengalami defisit belanja negara. Oleh karena itu KKP berusaha untuk tepat sasaran dalam membelanjakan program pemerintah. “KKP dengan anggaran Rp 9,2 triliun tahun ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) namun juga menjaga ketimpangan pendapatan tidak melebar,” katanya.
(Baca juga: Menteri Susi: 1.106 Pulau Tak Bernama Siap Didaftarkan ke PBB)
Ia juga memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan Gini Rasio pada Maret 2016 berada di level 0,39 turun dari 0,4 pada September 2015. Namun, program pemerataan tetap harus dijalankan karena menurut sebuah survey, 49,3 persen kekayaan di Indonesia dikendalikan oleh 1 persen penduduk terkaya.
Tak hanya memberi bantuan berupa kapal, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membagikan 500 ribu premi asuransi nelayan. Selain itu, anggaran akan digunakan untuk pembiayaan di empat lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT), yakni di Natuna, Nunukan, Saumlaki, dan Merauke, serta tujuh pelabuhan perikanan prioritas nasional.
(Baca juga: Banyak Kapal Ikan Kecil, Pemerintah Dorong Industri Galangan)
