Kemenhub Tawarkan 10 Proyek Infrastruktur Trasportasi ke Swasta
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya membangun infrastruktur transportasi tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya ada 10 proyek infrastruktur Kemenhub yang akan dikembangkan dengan pendanaan swasta.
Sepuluh proyek tersebut adalah pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung, bandara baru di Bali, bandara Karawang, pengembangan terminal bus Tirtonadi Solo dan terminal bus Mengwi (Bali). Kemudian pembangunan pembangunan kereta api express bandara Soekarno Hatta, kereta api Kertapati-Simpang-Tanjung Api Api, kereta akses bandara Adi Soemarmo Solo, kereta cepat Jakarta - Surabaya, serta angkutan masal perkotaan.
(Baca: Pemerintah Minta Jepang Danai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ruang gerak APBN sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara. Makanya dia membuka ruang bagi swasta untuk bisa terlibat lebih banyak dalam menggarap proyek infrastruktur, terutama yang nilai keekonomiannya tinggi.
"Kami tidak jual ke swasta tapi beriringan jalannya," kata Budi yang ditemui saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (16/11).
Dalam keterangan Kemenhub, Budi juga telah membentuk Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan Nomor KP. 590 Tahun 2016. Tim khusus ini nantinya akan menyiapkan proyek-proyek transportasi apa saja yang siap dibiayai dengan skema non APBN.
"Kami juga telah melakukan 10 deregulasi untuk mempercepat dan memberi ruang investasi," ujarnya. (Baca: Jokowi Ingin Proyek Infrastruktur Digarap Swasta)
Menurutnya kehadiran pihak swasta akan meningkatkan daya saing sejumlah infrastruktur transportasi. Saat ini daya saing infrastruktur kereta api di Indonesia masih berada di posisi 30, pelabuhan di posisi 60, serta bandara di posisi 50. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya saing ini, karena peringkat tersebut dinilai masih rendah.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pihak swasta masih menghadapi kendala dalam menggarap proyek infrastruktur. Namun, swasta juga ingin terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur di dalam negeri.
(Baca: Jokowi Minta BUMN Sekuritisasi Aset untuk Biayai Proyek Infrastruktur)
Menurutnya usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai sekuritisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menjadi alternatif terbaik dalam menggalang keikutsertaan swasta. Selain itu, dia juga berharap ada penguatan permodalan pada BUMN pembiayaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
"Lalu revisi juga Peraturan Menteri Keuangan yang mencakup pendanaan portofolio dana pensiun maupun asuransi jiwa," katanya.
