Jusuf Kalla Terang-terangan Bela R.J. Lino
Pada akhirnya, Budi Waseso dicopot dari Kabareskrim. Namun, dia menyangkal telah memmbuat kegaduhan. “Saya kan tidak pernah buat gaduh. Soal berita, itu dari teman-teman wartawan.” ujarnya ketika itu. (Baca: Sederet Kontroversi di Tangan Waseso).
Atas kegaduhan tadi, Dewan Perwakilan Rakyat lalu membentuk Panitia Khusus Pelindo II. Mereka lalu meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Audit terutama ditujukan terhadap pembangunan pelabuhan Kalibaru. Proyek senilai Rp 25 triliun ini dianggap rentan terjadi pelanggaran.
Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menyoroti sejumlah potensi pelanggaran tersebut terutama dari sisi pembiayaannya. Untuk proyek ini, Pelindo II telah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar atau global bond senilai US$ 1,6 miliar. Obligasi perdana yang diterbitkan pada April lalu ini dibagi dalam dua seri. Seri pertama senilai US$ 1,1 miliar dengan bunga bunga 4,25 persen. Seri kedua senilai US$ 500 juta dengan bunga 5,375 persen. Selain itu, Pelindo II juga mendapat pinjaman kerja dari luar negeri sebesar US$ 1,25 miliar.
Pembiayaan sebanyak ini perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Pelindo II. Jika terjadi pelanggaran, akan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Makanya, Rieke meminta audit investigasi dilakukan menyeluruh, mencakup studi kelayakan, izin lingkungan, izin dari Otoritas Pelabuhan, serta pengadaan barang dan jasa selama pembangunan pelabuhan Kalibaru tersebut. “Kami meminta agar BPK melakukan evaluasi mengenai potensi kerugian negara dari hal ini,” ujar Rieke.
Anggota VII BPK Achsanul Qasasi mengatakan audit investigasi proyek Pelabuhan Kalibaru membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya, proyek tahap pertama senilai Rp 25 triliun ini adalah proyek besar yang terdiri dari berbagai macam detail yang rinci. “Proyek ini luasnya 20 hektare dan ada di tengah laut, tiangnya saja ada 2.000 unit. Tapi karena ini adalah amanat Pansus, akan kami jalankan,” kata Achsanul.
Menanggapi hal tersebut, Lino meyakini BPK akan bersikap profesional dalam melakukan audit. Bahkan, dia mengklaim sebagai dirut BUMN pertama yang berani meminta BPK melakukan audit terhadap kinerja operasional Jakarta International Container Terminal (JICT). “Silakan saja kalau BPK mau audit, bahkan soal JICT dulu juga saya yang meminta audit,” kata Lino di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, hari ini.
Menurutnya, perpanjangan konsesi JICT dengan Hutchison Port Holdings (HPH) merupakan hal biasa dalam bisnis. Oleh sebab itu dia meminta agar perpanjangan ini jangan dilihat secara negatif. “Untuk prosesnya sendiri kita tunggu BPK deh, mereka kan bekerja profesional,” kata Lino.
