Bola Panas Polemik Impor Beras yang Bergulir ke Jokowi
- Pemerintah telah memiliki MoU untuk mengimpor beras dari Thailand.
- Menteri Perdagangan siap mundur jika kebijakan impor beras dianggap salah.
- Dewan Beras Nasional akan membahas masalah impor beras dengan Presiden Jokowi.
Permasalahan impor beras terus menuai pro-kontra. Perbedaan pendapat antara pejabat kementerian/lembaga turut menambah kusut kebijakan impor beras.
Belakangan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, keputusan impor beras telah diputuskan pada tingkat rapat kabinet saat ia belum menjabat sebagai menteri. Sebagaimana diketahui, rapat kabinet digelar oleh Presiden Joko Widodo dengan melibatkan pejabat terkait.
Lutfi mengatakan, rapat tersebut setingkat lebih tinggi dari rapat koordinasi (rakor) yang digelar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian. "Sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Artinya lebih atas dari rakor Menko, yang putuskan bahwa Bulog untuk 2021 itu mesti punya cadangan iron stock, salah satunya pengadaaan 500 ribu bisa dari impor," kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (22/3).
Oleh karena itu, ia menghitung ketersediaan cadangan beras pemerintah yang berada di Bulog. Iron stock Bulog harus berkisar 1 juta-1,5 juta ton. Dengan begitu, Bulog akan leluasa mengucurkan bantuan bagi masyarakat jika terjadi bencana, maupun melakukan intervensi dengan operasi pasar saat harga beras tinggi.
Namun, stok beras Bulog saat ini hanya sebanyak 800 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 ribu ton beras merupakan beras bekas impor 2018 lalu yang telah mengalami penurunan mutu.
Dengan demikian, stok beras layak konsumsi di gudang Bulog sekarang hanya sekitar 500 ribu ton. Stok tersebut merupakan yang terendah dalam sejarah Bulog.
"Dengan stok 500 ribu ton, pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan spekulan. Kalau harga naik, saya juga yang salah," kata Lutfi.
Beras mendominasi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Simak Databoks berikut:
Oleh karena itu, Lutfi berupaya menjalankan tanggung jawabnya, yaitu memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Ia pun memastikan, impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya.
Sebagaimana diketahui, musim panen tengah berlangsung dan akan mencapai puncaknya pada bulan depan. Cadangan beras pemerintah bisa mencukupi apabila Bulog dapat menyerap gabah/beras petani dari hasil panen. Namun, saat ini penyerapan belum maksimal lantaran tingginya curah hujan membuat gabah petani memiliki kadar air tinggi.
Tercatat, serapan gabah/beras Bulog baru sebanyak 85 ribu ton hingga pertengahan Maret. Berdasarkan perkiraan Lutfi, angka serapan Bulog semestinya sudah mendekati kisaran 400 ribu-500 ribu ton.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, disebutkan pembelian gabah kering panen dalam negeri dilakukan dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10%.
Oleh karenanya, pemerintah mengantisipasi pasokan beras tersebut. Lutfi pun memastikan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila kebijakan yang diambil keliru.
"Saya ambil keputusan yang tidak populer. Saya hadapi. Kalau saya memang salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah. Tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan Bapak/Ibu," katanya dengan nada tinggi.
Databoks berikut menjelaskan keberdaan stok beras Indonesia:
Pada kesempatan berbeda, Lutfi menjelaskan pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) impor beras dari Thailand. Namun, nota tersebut belum menyepakati kuota maupun harga beras impor.
Kesepakatan itu hanya bentuk antisipasi bila suatu saat pemerintah memerlukan beras impor dari Negeri Gajah Putih. "Kalau sesuatu terjadi, saya akan panggil (Thailand). Dan mereka memakai MoU untuk memastikan pasar bahwa punya cadangan stok yang bisa dibeli (Indonesia)," ujar dia.
Dewan Beras Nasional Libatkan Jokowi
Sementara, Dewan Beras Nasional menolak rencana impor beras. Plt.Ketum Dewan Beras Nasional Maxdeyul Sola mengatakan, produksi beras nasional mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan 2019 dan 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi padi pada Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 19,99 juta ton GKG.
Selain itu, Sola menilai puncak panen raya terjadi pada Maret hingga Mei mendatang sehingga belum diperlukan impor. Tak hanya itu, harga gabah di tingkat petani cenderung menurun.
"Dari pantauan Asosiasi Petani Padi Nasional, harga turun di seluruh wilayah. Dan banyak beras di penggilingan menumpuk," katanya.
Kemudian, ia juga membantah pernyataan Lutfi terkait cuaca buruk. Menurutnya, tidak ada pernyataan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menayatakan adanya iklim ekstrem.
Di sisi lain, Sola mengklaim para pabrik besar justru meminta ekspor beras premium. "Ini bertolak belakang dengan isu impor," ujar dia.
Sola pun mengatakan, pada 2006 lalu juga terjadi pro-kontra impor beras. Saat itu, Dewan Pembina Beras Nasional segera berdiskusi dengan Presiden.
Oleh karena itu, ia juga akan mendorong Dewan Pembina Dewan Beras Nasional sekaligus Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad untuk mengangkat kisruh impor beras ke Presiden Joko Widodo. "Jadi tidak lagi level menteri. Ini dia (Fadel) sejajar dengan Presiden," katanya.
Di sisi lain, Dewan Beras Nasional juga akan bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membahas impor beras tersebut. Ia pun berharap, kemelut impor beras ini segera terselesaikan.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, stok Bulog sekitar 880 ribu ton bisa disebut sedikit bila terdapat program bantuan sosial beras sejahtera. "Namun, pemerintah sepertinya lupa bahwa program rastra sudah diganti," ujar dia.
Ia pun menyoroti beras bekas impor di gudang Bulog yang telah berusia tiga tahun. Menurutnya, tidak mudah untuk menyimpan beras berusia di atas dua tahun.
Oleh karena itu, pemerintah semestinya membantu perusahaan pelat merah itu untuk mengeluarkan stok beras bekas impor. Dengan demikian, proses pengadaan beras Bulog tidak terganggu oleh beras eks impor tersebut.
"Perlu pendekatan tidak biasa untuk selesaikan ini. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, di bawah Kemenko Perekonomian harus pastikan ini," katanya.
