Berakhir Damai, Buruh Hentikan Kampanye Boikot Indomaret
Serikat buruh menghentikan boikot produk Indomaret. Sebab, perusahaan telah berdamai dengan salah satu pegawainya yang menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini telah terjadi saling pengertian antara pihak manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan serikat buruh buruh yang diwakili oleh KSPI bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
"FSPMI dan KSPI akan menghentikan atau stop aksi Boikot Indomaret termasuk kegiatan lain yang terkait dengan kasus ini," kata Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/6).
Said mengatakan, manajemen Indomaret juga memutuskan untuk mempekerjakan kembali Anwar Bessy. Sebagai informasi, Anwar Bessy merupakan pekerja Indomaret di Jakarta Utara.
Anwar dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan lantaran ia tidak sengaja merusak dinding gypsum kantor saat menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2020.
“Manajemen Indomaret Group pun menyetujui untuk mempekerjakan kembali Anwar, dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Said.
Simak Databoks berikut:
Selain itu, Indomaret Group juga menghentikan perkara pidana atas Anwar Bessy. "Dengan demikian, maka kedua belah pihak punya tanggung jawab untuk membuat suasana hubungan beliau menjadi harmonis, dan menjaga nama baik perusahaan dimana saudara Anwar Bessy bekerja," kata Said.
Sebelumnya, para buruh dari FSPMI memboikot produk Indomaret. Mereka menuntut pembebasan pidana terhadap pegawai Indomaret, yakni Anwar Bessy.
Kampanye boikot digelar pada Kamis (27/5) di kantor pusat Indomaret Jalan Ancol 1, No. 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara. Jumlah massa aksi diperkirakan 50 orang.
Kementerian Ketenagakerjaan pun memfasilitasi kedua pihak untuk bertemu pada Jumat (28/5). Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri meminta, keduanya menyelesaikan masalah menggunakan asas musyawarah dan mufakat.
Dalam audiensi tersebut, kementerian meminta seluruh pihak menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan antar-pihak maupun masyarakat. “Kami mengimbau dan meminta keduanya menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah,” kata Putri dalam keterangan tertulis, Jumat (28/5).
