DPR Kritik Rencana Luhut Pakai Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas IKN
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan yang akan menggunakan pengawas konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dari tenaga kerja asing. Anggota DPR Komisi V Fraksi Gerindra Mulyadi mengatakan pembangunan IKN menggunakan anggaran p besar sehingga pemerintah seharusnya memaksimalkan tenaga konstruksi lokal.
"Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing, kan, sayang," ujar Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/6).
Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN. Adapun dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Mulyadi meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat langkah agar bisa memaksimalkan potensi tenaga kerja lokal. Dia mengusulkan pendirian pusat pendidikan dan pelatihan untuk para pekerja IKN. Dengan begitu, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
"Di bina konstruksi barangkali bisa membangun camp atau sekolahnya, mempersiapkan SDM supaya setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan IKN bisa dipercepat," kata Mulyadi.
Pada kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, rencana pemerintah memakai tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN merupakan tamparan keras bagi Kementerian PUPR. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR belum mampu menyiapkan SDM konstruksi yang mumpuni untuk kebutuhan pembangunan.
"Kalau penjelasan pemerintah, kan, untuk memastikan, apakah kurang pasti kalau tenaga kerjanya diambil dari dalam negeri? Saya rasa, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujar Lasarus.
Lebih lanjut, Lasarus mengatakan kualitas tenaga kerja konstruksi dalam negeri masih dipertanyakan lantaran belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa sendiri. Karena itu ia menyebut DPR akan mengagendakan rapat membahas kualitas SDM Tanah Air di bidang konstruksi.
