Menakar Dilema Subsidi BBM dan Ekosistem Kendaraan Listrik di RAPBN
Sejumlah pakar energi menilai keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menambah volume penyaluran BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 kontraproduktif. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan penambahan kuota dan subsidi energi bertolak belakang dengan langkah pemerintah mempromosikan kendaraan listrik.
Bima menjelaskan upaya menaikan besaran bantuan pada BBM bersubsidi dapat menurunkan minat investor kendaraan listrik. Ia menilai stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk mengerek pemakaian kendaraan listrik bakal meredup apabila pemerintah menyetujui pertambahan volume BBM bersubsidi pada RAPBN 2024 nantinya.
"Akhirnya investor jadi bingung kalau melihat postur RAPBN seperti ini. Masyarakat tentu akan tetap memilih kendaraan berbasis BBM karena tidak ada upaya untuk membatasi pemakaiannya," kata Bhima saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (20/6).
Banggar DPR telah menyepakati volume minyak solar subsidi dalam RAPBN 2024 menjadi 18,16 juta hingga 19 juta kiloliter (Kl), lebih tinggi dari volume penyaluran tahun ini sebanyak 17 juta Kl. Selain itu, Banggar DPR juga setuju untuk menaikan volume penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg menjadi 8,2 juta sampai 8,3 juta metrik ton. Besaran tersebut naik dari kuota tahun 2023 sejumlah 8 juta metrik ton.
Padahal di sisi lain pemerintah telah mengeluarkan insentif potongan pajak pertambahan nilai (PPN) dan diskon harga hingga Rp 7 juta per unit untuk sepeda motor listrik Menurut Bima penambahan subsidi BBM berpotensi meningkatkan volume penyaluran BBM bersubsidi Pertalite menyusul antisipasi pemulihan ekonomi lanjutan usai meredanya Pandemi Covid-19.
"Meskipun kendaraan listrik sudah diberikan insentif, namun dengan pertimbangan harga dan volume BBM bersubsidi yang terjaga, maka masyarakat akan tetap nyaman menggunakan mobil dan motor BBM," ujar Bhima.
