Profil PT TMI yang Disebut Anies Ordal Prabowo di Pengadaan Alutsista
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menuding, pengadaan proyek Alat Utama Sistem Senjata atau alutsista di Kementerian Pertahanan melibatkan orang-orang dalam calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Ia menyinggung keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia dan Indonesia Defence Security.
"Ketika bapak di kementerian pertahanan, banyak orang dalam di pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defence Security," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1).
Anies saat itu menyinggung standar etika saat membahas pengadaan alutsista tersebut. Menurut dia, posisi presiden sebagai panglima tertinggi harus diisi oleh orang memiliki standar etika tinggi karena pengambilan keputusan terkait strategi pertahanan yang melibatkan nyawa.
Namun demikian, tudingan Anies di bantah Prabowo. Ia mengatakan, semua yang dijabarkan Anies tidak benar dan menuding Anies bukan orang yang beretika.
Lantas, siapa sebenarnya PT TMI dan bagaimana keterlibatan dalam pengadaan Alutsista?
Profil PT TMI
Mengutip situs resminya, PT TMI adalah platform strategi teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional, serta integrator sistem untuk sistem manajemen pertempuran/pertempuran yang mewujudkan pengembangan teknologi militer yang maju.
Mereka bergerak di bidang sistem pertahanan angkatan laut, darat, dan udara, serta teknologi dan inovasi. Namun website tak memberikan keterangan jelas terkait proyek-proyek yang pernah mereka kerjakan atau orang-orang yang memimpin perusahaan ini. Adapun PT TMI berkantor di Gedung Ratu Prabu, Jl Letjen TB Simatupang, Cilandak, Jakarta.
PT TMI sempat ramai menjadi perbincangan pada tahun 2021. Saat itu, nama perusahaan tersebut dikaitkan dengan program pengadaan Alutsista yang mencapai US$ 124,99 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun, yang sebagian berasal dari utang luar negeri.
Berdasarkan catatan Katadata.co.id pada 2021, kehebohan saat itu bermula dari Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait pengadaan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam). Nilai anggaran yang diajukan untuk program ini mencapai US$ 124,99 miliar atau setara dengan Rp 1.760 triliun, sebagian berasal dari utang luar negeri. Rencana anggaran ini muncul tanpa ada roadmap yang jelas.
Nilai rencana anggaran pertahanan ini lebih besar dari target pendapatan negara dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.746 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, Indonesia bisa memiliki banyak alutsista canggih. Sebagai gambaran, harga jet tempur termahal produksi Amerika F22 Raptor sekitar US$ 152 juta. Dengan anggaran US$ 124,99 miliar, Indonesia bisa membeli 823 jet tempur F22 Raptor.
Dalam dokumen Raperpres ini, pada pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) anggaran Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024, membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.
Pasal 3 ayat 1 disebutkan rencana kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan/TNI mencapai US$ 124,99 miliar. Ayat 2 menjelaskan rincian dari anggaran tersebut sebagai berikut:
- Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79,1 miliar
- Untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra sebesar US$ 13,39 miliar
- Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$ 32,51 miliar.
Pasal 3 ayat 3 menyebutkan dari total kebutuhan anggaran US$ 124,99 miliar, telah dialokasikan US$ 20,75 miliar dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 menjelaskan sisa anggaran US$ 104.25 akan dipenuhi dari Renstra Tahun 2020-2024.
