Sejarah Food Estate yang Dikritik Anies, Mengapa Terus Bermasalah?
Proyek lumbung pangan atau food estate menjadi salah satu topik pembahasan dalam debat capres pada Minggu (7/1). Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menuding, proyek ini hanya menguntungkan kroni-kroni.
"Food estate singkong menguntungkan kroni, merusak lingkungan dan tidak menghasilkan, ini harus diubah," kata Anies saat debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1).
Ia juga menuduh proyek food estate juga dikelola oleh orang dalam calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah dalam debat tersebut oleh Prabowo.
Apa sebenarnya proyek Food Estate?
Food estate atau dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah untuk pengembangan pangan secara terintegrasi pada lahan seluar 165 ribu hektare. Program ini menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Proyek semacam ini sebenarnya sudah dimulai sejak era Soeharto. Saat ini, Presiden Kedua RI tersebut mendorong program ketahanan pangan melalui program bimbingan massal dan proyek lahan gambut. Namun, kedua proyek ini berujung gagal.
Proyek serupa kemudian digagas kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pada 2010 menggagas proyek food estate di Merauke dan Kalimantan Utara. Namun, pembangunan lumbung pangan di kedua wilayah tersebut juga tak memberikan kemajuan berarti.
Proyek Food Estate kembali diteruskan di era Presiden Joko Widodo. Pelaksanannya kini hampir seluruh provinsi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Presiden Jokowi pun telah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi pimpinan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.
"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan," kata Jokowi pada Juli 2020.
Pekerjaannya melibatkan kementerian lain yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyiapkan Rp 2,3 triliun anggaran dana alokasi (DAK) fisik pada 2023 untuk pengembangan program food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan. DAK fisik bidang pertanian tersebut menurut Syahrul Yasin Limpo yang saat itu masih menjadi menteri pertanian, ditujukan untuk penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi nasional.
