Lika-Liku Proyek Giant Sea Wall: Ditolak Anies, Kini Digarap Prabowo
Skema pembangunannya melibatkan swasta. Seperempat dari panjang laut menjadi tanggung jawab pemerintah dan sisanya badan usaha swasta. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan pengembang pulau pesisir Jakarta ikut membangun giant sea wall yang merupakan bagian NCICD.
Kontribusi pembangunan tanggul menjadi syarat bagi pengembang sebelum melakukan reklamasi. "Para pengembang yang mendapat konsesi harus membangun tanggul di wilayah yang dia dapat," ucap Chairul Tanjung,
Ditolak Anies
Di tengah pelaksanaannya, proyek ini kemudian mendapat sejumlah penolakan. Ketika berkampanye untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut Ibu Kota tidak membutuhkan tanggul laut, tapi tanggul pantai.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Anies harus tahu dulu risiko dan dampaknya. "Kalau mau dihentikan silakan. Tapi kalau Jakarta tenggelam, jangan lari dari tanggung jawab," ucapnya pada 8 Mei 2017.
Usai terpiliih menjadi gubernur, Anies meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang proyek giant sea wall. "Yang benar-benar dibutuhkan Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita," kata Anies pada September 2018.
Pemasangan tanggul laut, menurut dia, justru menjadi masalah di berbagai negara. Salah satu dampaknya, tanggul menjadi tempat berkumpulnya air kotor yang membawa polutan dari daratan ke laut dan menjadi "kobokan raksasa".
Pada 24 Januari 2023, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera membangun giant sea wall untuk mengantisipasi banjir rob. Pemerintah ketika itu sudah membangun tanggul sepanjang 33 kilometer di utara Jakarta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tanggul laut raksasa akan dibangun jika tanggul tersebut tidak ampuh mengatasi rob. "Yang penting emergency tanggul pantainya dulu. Itu yang paling penting. Nanti kalau diperlukan, giant sea wall," kata Basuki.
Berdasarkan kajian Kementerian PUPR, terdapat tiga fase pembangunan tanggul yang akan dikerjakan. Tahapan pertama yakni pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.
Pembangunan tanggul pantai dan sungai fase pertama ini difokuskan pada 44,2 kilometer (km) lokasi kritis. Kementerian PUPR mengalokasikan biaya Rp 10,3 triliun untuk tahap ini dan pendanaan dari Pemda DKI Jakarta senilai Rp 5,8 triliun.
Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan dana pengadaan rangkaian proyek giant sea wall fase dua senilai Rp 148 triliun. Besaran dana itu ditujukan untuk pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030.
Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan tanggul laut fase pertama dan dua mencapai Rp 164,1 triliun. Pengerjaan fase ketiga terkait pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta harus dikerjakan sebelum tahun 2040.
