Jika Stok Kurang, Pemerintah Akan Impor 2 Juta Ton Beras dari Thailand

Rencana pemerintah untuk impor beras masih berlanjut. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bahkan menyatakan, bahwa pemerintah akan mengimpor beras dari Thailand sebanyak dua juta ton jika produksi dalam negeri kurang.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, rencana impor beras dari Thailand tersebut untuk menanggulangi harga bahan pokok yang makin tinggi.

"Ini bisa jadi [langkah] antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan presiden dan menteri. Tahun lalu, 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo dikutip dari Antara, Senin (19/2).

Terkait dengan tingginya harga beras di pasaran dalam beberapa waktu terakhir, Sarwo menyebut hal tersebut disebabkan oleh tingginya ongkos produksi, hingga dampak cuaca el nino 2023 yang membuat waktu tanam mundur.

"Pertama, memang ongkos produksinya naik, di pupuknya [harganya] naik, kemarin dampak dari el nino kekeringan, kemudian air juga kurang, panennya berkurang, sehingga hasilnya berkurang, otomatis harga naik," ujar Sarwo.

Sarwo juga menegaskan, bahwa kenaikan harga beras ini tidak ada kaitanya dengan waktu yang menjelang ramadan, tetapi memang dampak waktu tanam mundur dan cuaca el nino.

"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya el nino," kata dia.

Disinggung terkait adanya potensi penimbunan beras karena harga sedang tinggi, Bapanas menjelaskan tidak ada penimbunan dan diharapkan dalam waktu dekat harga beras bisa normal kembali. "Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," ujarnya.

Menjaga Rantai Pasok Pangan

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut fokus pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan di semua rantai pasok pangan, terutama di tingkat produsen. Meskipun impor tetap dilakukan, tapi kepentingan petani harus tetap dijaga.

"Saya telah meminta Bapak Dirut Bulog untuk menyeimbangkan harga di tingkat petani. Jadi harga di tingkat petani ini [seimbang] kalau nanti panen sudah di atas 3,5 juta ton. Bahkan kita berharap bisa sampai 5 juta ton dalam dua bulan ke depan, harga petani tetap harus dijaga," kata Arief dalam keterangan resmi, Jumat (16/2).

Hal ini disampaikan Arief saat menyalurkan bantuan pangan beras di Gudang Perum Bulog Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (16/2) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengungkapkan, bahwa pihaknya juga mendapat pesan langsung dari dari Jokowi terkait strategi menyeimbangkan harga beras tersebut. Walau impor tetap dilakukan, tapi harus dilakukan secara terukur.

"Hari ini nilai tukar petani, khususnya tanaman pangan, padi dan jagung memang dalam kondisi yang sangat baik untuk petani. Akan tetapi tugas pemerintah memang harus menyeimbangkan sampai di hilir," ujarnya. 

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan bansos beras kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) pada tahun 2024. Mereka masing-masing akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulan.

"Kita berikan bantuan pangan bentuknya beras 10 kg, gratis ya, sehingga program akan dilanjutkan oleh kita semua, sampai dengan Maret bahkan sampai dengan Juni. Tadi Bapak Presiden sampaikan postur anggaran kita," kata Arief.