OIKN: Masih Ada Kebutuhan Investasi Rp100 T untuk Bangun Hunian di IKN
Sebanyak dua proyek rusun akan dibangun di Wilayah Perencanaan 1A. Kedua proyek tersebut memiliki target jumlah bangunan yang sama, yakni delapan menara rusun dengan total unit 206 unit.
Kedua proyek tersebut, yakni proyek A dengan investasi Rp 2,2 triliun dan proyek C sebesar Rp 2,5 triliun. Proyek A memiliki periode konsesi 11 tahun 3 bulan termasuk masa konstruksi sepanjang 1 tahun 3 bulan, sedangkan proyek C memiliki konsesi hingga 16 tahun 6 bulan termasuk masa konstruksi selama 1 tahun 6 bulan.
Selain itu, terdapat satu proyek lagi yakni proyek B yang berupa pembangunan 109 unit rumah tapak dengan masa konsesi 10 tahun termasuk masa konstruksi 2 tahun. Proyek tersebut ditaksir menelan investasi hingga Rp 2,3 triliun.
Pelelangan ketiga proyek tersebut hanya akna dilakukan selama tiga bulan sebelum pemenang lelang ditetapkan pada Juni 2024. Setelah itu, Ground breaking dijadwalkan dilakukan pada Juli 2024, sedangkan konstruksi direncanakan berjalan penuh pada Agustus 2024.
Agung mengaku telah menggelar jajak pasar untuk investasi di sektor hunian bagi investor asing pekan lalu. Menurutnya, jajak pasar tersebut bertema Smart City dan berhasil menjaring 36 investor dari 12 negara.
"Jadi, investasi asing ke sektor hunian juga sangat besar, tapi saya belum bisa mengestimasikan nilai investasinya," katanya.
Mutasi ASN ke Nusantara
Berdasarkan paparan OIKN, pejabat tinggi negara, pejabat negara, dan ASN Eselon I akan disediakan rumah dinas berbentuk rumah tapak. Sementara ASN Eselon II, ASN Eselon III, dan pejabat fungsional direncanakan tinggal di rumah susun.
Pembangunan rumah tapak non menteri dijadwalkan rampung secepatnya 2026 sebab hunian tersebut baru dibangun pada Agustus 2024. Walau demikian, Agung mengatakan mutasi ASN ke Nusantara akan tetap terjadi tahun ini, termasuk ASN Eselon I.
"Apakah ASN Eselon I belum akan dimutasi ke Nusantara karena rumah tapaknya belum jadi? Saya rasa tidak. Perpindahan akan tetap dilakukan dan secara bertahap, namun itu diatur oleh Kementerian PAN-RB," ujarnya.
