BP Tapera Jawab Kritik Buruh: Pemerintah Ikut Mengiur lewat FLPP
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan pemerintah turut membayarkan iuran atau mengiur dalam program Tapera. Salah satu sumber pendanaan BP Tapera adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku sedang mencari skema pendanaan Tapera yang tepat. Namun, Heru menekankan pemerintah sebagai negara turut berkontribusi dalam Tapera dengan mengucurkan dana FLPP.
"Berbagai skema pendanaan Tapera sedang kami kembangkan, baik nantinya menggunakan tabungan, FLPP, atau dana perbankan," kata Heru kepada Katadata.co.id, Kamis (6/6).
Pemerintah menyiapkan dana FLPP senilai Rp 21,04 triliun untuk membangun 166.000 unit rumah. BP Tapera mendata total dana FLPP yang terserap mencapai Rp 9,7 triliun untuk membangun 79.886 unit rumah hingga kemarin, Kamis (6/6).
Heru menyampaikan, program Tapera dapat menjadi sukarela jika pemerintah menambah dana FLPP pada dana kelolaan Tapera. Adapun Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera menetapkan semua masyarakat dengan upah minimum provinsi menjadi peserta Tapera.
Heru mengaku masih menghitung kemampuan akuisisi tabungan pada program Tapera dalam lima tahun ke depan. Ia juga masih mengkalkulasi peningkatan dana Tapera selama lima tahun ke depan. "Untuk membuat dana Tapera menjadi Rp 51 triliun dalam lima tahun ke depan perlu usaha tinggi," katanya.
Oleh karena itu, Heru mengaku memasang target perolehan investasi pada 11 manajer investasi yang dipilihnya adalah setinggi mungkin. Heru mengatakan akan reguler mengevaluasi seluruh manajer investasi agar investasi dana Tapera optimum.
Untuk diketahui, profil risiko yang dipilih BP Tapera adalah konservatif. Dengan demikian, investasi dana kelolaan Tapera akan sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi nasional. "Namun kami tetap menjanjikan bunga Kredit Pemilikan Rumah dengan bunga flat 5%. Itu tidak akan berubah," ujarnya.
Berdasarkan laman resmi PT BRI Manajemen Investasi, BP Tapera telah menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dengan tujuh manajer investasi, yakni PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia. Seluruh manajer investasi tersebut kini menguasai sekitar 70% pasar reksadana di dalam negeri.
Heru sebelumnya mengatakan, 80% dana program Tapera akan ditempatkan di obligasi. Mayoritas surat utang tersebut merupakan obligasi negara dengan peringkat tinggi sehingga resikonya rendah.
"Kebanyakan portofolio kami adalah obligasi dengan grade AAA, artinya investasi kami sangat aman," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menilai Tapera merupakan program jaminan sosial dalam bentuk rumah. Namun program tersebut menjadi janggal lantaran pemerintah tidak terlibat langsung dalam pendanaan Tapera.
Menurutnya, intervensi pemerintah melalui anggaran negara dapat menekan harga rumah hingga 60%. Namun Iqbal menekankan intervensi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan daya beli buruh agar angka kebutuhan atau backlog pemilikan rumah dapat ditekan.
"Real Estat Indonesia memperkirakan rata-rata harga rumah sekarang Rp 150 juta. Intervensi negara dapat membuat harga rumah turun menjadi Rp 50 juta, artinya kami bisa mencicil di bawah Rp 1 juta per bulan," ujarnya.
