Berita BP Tapera Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

BP Tapera berencana menempatkan rumah subsidi di kawasan perumahan komersial untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum dan sosial, ditargetkan bagi milenial dan pasangan baru.

BP Tapera menekankan pentingnya peran bank swasta dalam penyaluran KPR bersubsidi karena keterbatasan kapasitas dan likuiditas Bank Pembangunan Daerah untuk memenuhi target kuota baru.

Pemerintah melalui BP Tapera tengah mengkaji revisi harga rumah subsidi untuk mendukung pengembang dalam memenuhi kebutuhan perumahan di perkotaan yang terus meningkat.

BP Tapera diminta membuat strategi yang efektif untu menarik minat masyarakat dengan lebih menonjolkan manfaat dan keuntungan menabung di lembaga tersebut.

BP Tapera berkomitmen mendukung pengadaan rumah untuk masyarakat.

BP Tapera belum mengembalikan tabungan pensiun PNS senilai hampir Rp 1 triliun dari 330 ribu pemilik tabungan karena terkendala kelengkapan data.

Rencana implementasi iuran Tapera pada 2027 masih menanti arahan dari Menteri Perumahan, sesuai pembicaraan dengan Komisioner BP Tapera tentang berbagai pertimbangan ekonomi dan kapasita

BP Tapera bantu wujudkan masyarakat miliki rumah layak huni melalui pembiayaan

Kuota KPR FLPP pada tahun ini ditetapkan sebanyak 166 ribu unit, lebih rendah 27,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

Delapan tahun lalu, DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan Undang-Undang Tapera. Kini, dihadang protes buruh, politisi dan menteri berbalik ragu. Tapera layak diteruskan?

BP Tapera menegaskan, dana yang dihimpun akan murni digunakan kembali untuk memberikan manfaat kepada peserta Tapera.

Badan Pengelola Tapera mengungkapkan, dibutuhkan 150 penabung mulia agar satu orang MBR memperoleh KPR dengan bunga 5%.

BP Tapera membantah dana iuran peserta dipakai untuk pembangunan IKN. Dana tersebut justru digunakan untuk memberi manfaat kepada peserta Tapera.

BP Tapera memberi sinyal penarikan iuran pekerja sebesar 3% berpotensi diundur atau belum tentu diberlakukan pada 2027 karena masih menghadapi keterbatasan SDM.

DPR mengagendakan rapat khusus untuk membahas program Tapera yang kini menjadi polemik di masyarakat, termasuk bagi pekerja dan pengusaha.