Perhumas Berencana Terbitkan Kode Etik Penggunaan AI
Ringkasan
- Pilkada di Indonesia merupakan instrumen demokrasi lokal yang penting, memberi kesempatan pada masyarakat untuk memilih pemimpin, tapi sering dihantui isu kecurangan yang merusak prinsip demokrasi dan menggerogoti kepercayaan publik.
- Bawaslu menyoroti potensi kerawanan yang tinggi pada Pilkada 2024, dengan mengimbau kerja sama antara TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan menekankan pentingnya sinergi untuk mengatasi potensi kecurangan.
- Upaya melawan kecurangan pada Pilkada memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, penggunaan teknologi seperti blockchain untuk transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat dan mediasi oleh media dan LSM untuk menciptakan budaya antikecurangan demi membangun demokrasi yang lebih adil dan bersih.
Membuat ringkasan dengan AI Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia akan meluncurkan kode etik perhumasan yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Kode etik ini akan mengacu kode etik yang sudah ada dan menjadi panduan bagi anggota perhumas dalam mengaplikasikan AI.
“Saat ini masih digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diluncurkan,” kata Ketua Perhumas Boy Kelana dalam konferensi pers acara World Public Relation Forum (WPRF) 2024 di Nusa Dua, Bali pada Rabu (20/11).
Ia menjelaskan, kode etik ini diperuntukkan bagi 3.000 anggota Perhumas. Namun, kode etik ini juga dapat diterapkan oleh humas yang belum menjadi anggota.
Boy sebelumnya mengatakan, dunia humas saat ini menghadapi sejumlah tantangan berupa kemajuan pesat AI, kompleksitas isu-isu global, dan arus komunikasi yang luar biasa.
Ia menyampaikan, kondisi ini membuat kebutuhan pengetahuan yang komprehensif, pemahaman lintas budaya, dan solusi inovatif menjadi hal yang penting.
“Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai komunikasi yang bertanggung jawab, terlebih dalam era teknologi dan AI. Tetap berpedoman pada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan etika pekerjaan,” kata Boy dalam pembukaan acara World Public Relations Forum (WPRF) 2024 yang terselenggara di Bali, pada Selasa (19/11).
Menurutnya, humas yang profesional tidak hanya ditugaskan untuk navigasi informasi, namun memastikan pengaruh yang diberikannya dapat mendatangkan kebaikan yang lebih besar.
“Entah itu mengatasi tantangan misinformasi, menjembatani kesenjangan budaya, atau memajukan kebaikan sosial,” ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
