Menteri Bahlil: LPG 3kg Tak Langka di Jakarta, Tapi Pembelian Dibatasi
Ringkasan
- Realisasi investasi hilirisasi mineral mencapai Rp 216,8 triliun pada 2023, mencakup investasi pada smelter nikel, tembaga, dan bauksit.
- Kementerian Investasi mendorong investasi yang adil melalui kolaborasi dengan pengusaha dan UMKM daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tambang.
- Realisasi hilirisasi pada sektor non-mineral, seperti migas, kendaraan listrik, pertanian, kehutanan, dan perikanan, berkontribusi pada total investasi hilirisasi sebesar Rp 375,4 triliun.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan LPG 3 kilogram di Jakarta masih aman. Namun, Bahlil mengakui, pemerintah mulai membatasi pembelian LPG subsidi per pembelian.
Bahlil menjelaskan, langkah ini dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran, yakni ke rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Menurutnya, pembelian LPG 3 kg dalam volume besar mencurigakan lantaran kebutuhan rumah tangga tidak besar.
"Contoh, katakanlah kebutuhan LPG 3 kg rumah tangga per bulan 10 unit. Jika tiba-tiba ada konsumen rumah tangga yang membeli 30 unit per bulan, pasti kami batasi. Sebab, pembelian dalam volume besar ada maksud lain selain kebutuhan rumah tangga," kata Bahlil di The Westin Jakarta, Kamis (30/1).
Pemerintah menetapkan kuota LPG bersubsidi pada tahun ini naik 1,74% secara tahunan dari 8,03 juta unit menjadi 8,17 juta unit. Anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah untuk LPG 3 kg mencapai Rp 114,31 triliun.
Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, kuota LPG 3 kg pada tahun ini susut 1,6% secara tahunan dari 414.134 ton pada 2024 menjadi 407.555 ton.
Bahlil menyampaikan, warung pengecer masih dapat menyalurkan LPG subsidi pada bulan depan. Ia memastikan tidak ada aturan baru terkait distribusi LPG 3 kg saat ini.
Bahlil sebelumnya menargetkan pembangunan pabrik produksi LPG dengan kapasitas hingga 2 juta ton. Langkah tersebut masuk dalam program kerja 100 hari pertama Menteri ESDM Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia mengaku akan membuka peluang semua pihak untuk terlibat pembangunan pabrik LPG, dari Pertamina ataupun perusahaan swasta. “Kami akan buat terbuka, supaya ada kompetitif,” ujarnya.
Menurut Bahlil, alasan pembangunan pabrik ini didasari oleh besarnya subsidi LPG yang mencapai Rp 83 triliun. Total konsumsi LPG mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi kemampuan produksi dalam negeri hanya mencapai 1,9 juta ton dan sisanya dipenuhi melalui impor.
Ia pun akan mendorong kerja sama antara SKK Migas, Pertamina dan Kementerian ESDM guna memastikan harga LPG yang lebih murah, Bahlil. Namun, dia akan secara khusus mengajak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk duduk bersama.
“Jangan selisih harganya sampai US$ 50 atau US$60. Itu berarti memberikan peluang impor yang masuk terlalu banyak,” katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
