Bahlil Dukung RUU Minerba: Upaya Distribusi Kekayaan Alam ke Masyarakat Luas

Ringkasan
- Pasokan LPG 3 kg di Jakarta aman, namun pembelian dibatasi 2 unit per pembelian untuk menghindari penyimpangan.
- Kuota LPG bersubsidi nasional naik 1,74% menjadi 8,17 juta unit dengan anggaran subsidi yang mencapai Rp 114,31 triliun.
- Pemerintah berencana membangun pabrik produksi LPG dengan kapasitas 2 juta ton untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menurunkan harga LPG subsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendukung Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang diinisiasi oleh DPR. Ia menilai, RUU ini memiliki semangat pemerataan kekayaan alam.
Tiga dari empat pembahasan utama RUU Minerba adalah pengelolaan tambang bagi entitas di luar pengusaha, yakni ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bahlil menilai tiga pembahasan ini merupakan niat yang baik lantaran sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1045.
"Ini bagian dari distribusi ke masyarakat luas, bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha," kata Bahlil di The Westin Jakarta, Kamis (30/1).
Walau demikian, Bahlil mengaku belum mempelajari pertimbangan DPR untuk memperluas pengelolaan tambang ke pihak-pihak tersebut. "Saya kebetulan baru kembali dari India, jadi saya belum baca drafnya. Nanti saya akan baca kajian akademiknya," ujarnya.
UU Minerba kini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Undang-undang ini sudah empat kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua di antaranya dikabulkan mahkamah. Perubahan keempat RUU Minerba bersifat kumulatif terbuka.
Revisi terhadap RUU Minerba menindaklanjuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Selain menjalankan amanat MK, DPR juga menambahkan sejumlah substansi dalam RUU tersebut.
Dalam paparan DPR, pasal 51 akan diubah menjadi empat ayat dan salah satu ayatnya menjelaskan adanya tambahan pihak pengelola WIUP. “WIUP Mineral logam atau batu bara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara Lelang atau dengan cara pemberian prioritas,” demikian bunyi pasal 51 ayat 1 dalam draft RUU Minerba.
Sementara pada pasal yang berlaku saat ini disebutkan bahwa WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
Lelang dilaksanakan dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam atau Batu bara, kemampuan administratif/manajemen, kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan, kemampuan keuangan.
Pemberian WIUP secara prioritas dilaksanakan dengan mempertimbangkan, luas WIUP Mineral logam atau Batu bara, pemberdayaan koperasi dan UKM, penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta peningkatan perekonomian daerah.
Selain mengubah, DPR juga menambahkan pasal baru, antara lain pasal 51 A yang mengatur tentang pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara.
DPR menyepakati RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi usul inisiatif DPR. Hal ini diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (23/1).
"Apakah RUU perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat, diikuti persetujuan anggota yang hadir.
Dalam rapat itu, pendapat 7 fraksi yang ada disampaikan secara tertulis. Dasco mengatakan, pengesahan RUU itu baru permulaan dan belum menjadi draf. "Nantinya dibahas, dan kemudian juga ada partisipasi publik, kemudian dari hasil itu baru kemudian dimasukkan ke dalam rumusan," kata Dasco.