Menteri ATR Nusron Wahid: Menolak Ketahanan Pangan Berarti Dukung Impor Beras

Ajeng Dwita Ayuningtyas
19 Desember 2025, 16:59
Nusron Wahid, ketahanan pangan, impor beras
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebut pihak yang menolak ketahanan pangan berarti mendukung impor bahan pokok, terutama beras. Hal ini disampaikan Nusron saat menanggapi isu penolakan atas rencana swasembada pangan pemerintah di tanah Papua. 

“Kalau menolak ketahanan pangan, berarti kan mendukung impor,” kata Nusron, saat ditemui di Jakarta, pada Jumat (19/12).

Menurut Nusron, bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan beras juga meningkat mengingat makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia adalah beras. “Terus kalau nggak nyetak sawah, nanti makan apa kita?” ujarnya.

Terkait sejumlah penolakan atas rencana tersebut, Nusron menekankan prioritas sebuah negara. Dalam hal ini, ketahanan pangan menjadi salah satu jalan sebuah bangsa untuk bertahan hidup. 

“Kalau ada yang menolak, nanti tugas pemerintah melakukan dialog,” katanya.

WALHI Papua Kritik Rencana Pemerintah

WALHI Papua menilai, swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah justru cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan didasarkan pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.

Monokultur besar seperti sawit dan tebu, justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, serta ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki, tegas menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk deforestasi pembukaan hutan adat di Papua dengan skala besar.

“Masyarakat adat Papua tidak mau mendapat bencana ekologis yang akan datang. Papua bukan tanah kosong, Papua tolak deforestasi, Papua tolak Proyek Strategis Nasional (PSN),” tutur Maikel.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif atau free, prior, and informed consent (FPIC) sebelum mengambil keputusan.

WALHI Papua memandang kebijakan ini rentan memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu dan hasil hutan lainnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...