nusron wahid

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengungkapkan strategi pemerintah dalam pemerataan tanah melalui realokasi dan penataan HGU dan HGB

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, memohon maaf terkait pernyataanya yang menyatakan semua tanah dikuasai oleh negara.

Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,63 triliun untuk 2026 dalam rapat DPR RI, alokasi ini untuk belanja pegawai dan peningkatan program PTSL.

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan penguasaan pihak asing di pulau-pulau kecil area Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Nusron Wahid mengatakan Kementerian ATR/BPN tidak akan menunggu proses verifikasi ulang karena pengecekan lokasi sudah dilakukan dan hasilnya menunjukkan pelanggaran.

Menteri Agraria Nusron Wahid menekankan kepada kepala daerah agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan menjadi perumahan untuk menjaga target swasembada pangan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid targetkan konversi 124 juta sertifikat tanah ke digital dalam lima tahun, dengan 24% sudah terdigitalisasi, untuk melindungi dari ancaman bencana dan mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengungkap 796 bidang tanah di Jabodetabek melanggar tata ruang akibat implementasi UU Cipta Kerja.

Menteri Nusron menekankan pentingnya status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mencegah konversi sawah menjadi pemukiman atau industri, vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pemerintah akan membangun infrastruktur seperti tanggul dan kolam retensi di Bekasi untuk mengendalikan banjir, dengan proyek dimulai Juni 2025.

Sebagai tanggapan atas banjir di Jawa Barat, Menteri Agraria Nusron Wahid mengumumkan rencana penertiban bangunan di badan sungai, dengan memberikan tanah pengganti dan kompensasi uang.

Saat ini terdapat 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) di areal pagar laut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 sertifikat berada di dalam garis pantai dan 222 lainnya ada di luar garis pantai.

Kontroversi pagar laut di Bekasi mendapat sorotan ketika Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap keterlibatan oknum pejabat BPN dalam skema manipulasi data tanah.

Menteri ATR Nusron Wahid akan mengumumkan pemecatan pegawai terkait penerbitan sertifikat tak berizin atas Pagar Laut di Bekasi, melibatkan oknum kepala desa dan penyalahgunaan lahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, angkat bicara mengenai penutupan akses jalan tembus Row 47 Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.