nusron wahid

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah menjamin dan mengakui hak pemilik tanah yang menjadi korban bencana Sumatra.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan hingga saat ini dirinya belum menandatangani permohonan hak guna usaha (HGU) di sektor pertanahan hingga 1,67 juta hektare.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan tidak akan memberi izin pembangunan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di atas lahan sawah. Ini alasannya.

Saat ditanya soal opsi diversifikasi pangan di Papua, Menteri Nusron Wahid menyebut pasokan sagu sudah cukup tetapi beras masih kurang.

Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan beras meningkat, sehingga diperlukan program cetak sawah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan pemberian hak guna lahan bagi para investor IKN hingga 190 tahun.

Kurang optimalnya komunikasi publik bukanlah kondisi permanen yang tak bisa diperbaiki. Justru, ia adalah ruang strategis yang penuh potensi untuk ditata ulang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengungkapkan strategi pemerintah dalam pemerataan tanah melalui realokasi dan penataan HGU dan HGB

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, memohon maaf terkait pernyataanya yang menyatakan semua tanah dikuasai oleh negara.

Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,63 triliun untuk 2026 dalam rapat DPR RI, alokasi ini untuk belanja pegawai dan peningkatan program PTSL.

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan penguasaan pihak asing di pulau-pulau kecil area Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Nusron Wahid mengatakan Kementerian ATR/BPN tidak akan menunggu proses verifikasi ulang karena pengecekan lokasi sudah dilakukan dan hasilnya menunjukkan pelanggaran.

Menteri Agraria Nusron Wahid menekankan kepada kepala daerah agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan menjadi perumahan untuk menjaga target swasembada pangan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid targetkan konversi 124 juta sertifikat tanah ke digital dalam lima tahun, dengan 24% sudah terdigitalisasi, untuk melindungi dari ancaman bencana dan mafia tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, mengungkap 796 bidang tanah di Jabodetabek melanggar tata ruang akibat implementasi UU Cipta Kerja.