Boris Johnson, PM Inggris yang Pernah Dipecat dari Profesi Jurnalis
Saat skandal perselingkuhannya terkuak, ia masih menikah dengan istri keduanya dan memiliki empat anak. Selain itu, ia juga dikabarkan memberi sejumlah uang kepada perempuan selingkuhannya untuk melakukan aborsi. Ia sempat membantah tuduhan dari sebuah tabloid yang menyebut dirinya berselingkuh selama empat tahun.
(Baca: Boris Johnson Jadi PM Inggris, Rupiah Kembali Ke Level Rp 14.000/US$)
Pernah Menjabat Wali Kota London hingga Menteri Luar Negeri
Skandal tidak mematahkan karier Johnson. Ia terus melaju hingga terpilih menjadi wali kota London pada 2008. Ia berhasil menguasai kota yang memiliki kekuatan dari Partai Buruh dan mengalahkan petahana dua periode, Ken Livingstone. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil membawa London menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2012.
Selain itu, ia berhasil menekan tingkat kejahatan dan membenahi transportasi. Ia kembali membuat heboh saat proyek jembatan taman di atas Sungai Thames gagal dibangun. Warga setempat juga menolak pembangunan tersebut sehingga akhirnya dibatalkan pada 2017.
Namanya pun semakin melesat kala ia menjadi menteri luar negeri Inggris di bawah kepemimpinan May di era 2016 hingga 2018. Namun ia mengundurkan diri karena terdapat perbedaan pendapat mengenai kesepakatan Brexit May yang menurutnya terlalu lemah.
Perjalanannya sebagai menteri luar negeri pun tidak berarti lepas dari kontroversi. Kesalahannya menyebabkan warga Inggris dipenjara di Iran atas tuduhan spionase.
Beberapa koleganya di kabinet juga tidak terlalu senang dengan kehadiran Johnson. Seperti dilansir CNN.com, Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond menyatakan ia akan mundur jika Johnson terpilih menjadi perdana menteri. Alasannya, Johnson karena keputusan untuk melanjutkan Brexit dapat membahayakan ekonomi Inggris.
Menteri Kehakiman Inggris David Gauke juga pernah mengancam akan mundur jika Boris Johnson terpilih sebagai PM Inggris. "Saya masuk ke kabinet karena Theresa May dan saya pikir yang terbaik adalah jika saya mundur pada saat May masih berkuasa," kata Gauke.
(Baca: Sejarah Kontroversial Brexit dan Peran Perdana Menteri Inggris)
