Amnesty International Temukan Bukti Militer Bakar Permukiman Rohingya
Usman mengatakan, peristiwa yang terjadi di Rakhine berakar dari diskriminasi etnis minoritas muslim Rohingya. Hal ini telah terjadi sejak status kewarganegaraan warga Rohingya di Myanmar ditolak sejak tahun 1982 silam.
"Yang saat ini terjadi memang sangat berat, karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang berakar dari diskriminasi etnis minoritas muslim Rohingya," kata Usman.
Atas masalah yang terjadi kepada etnis Rohingya, Amnesty International pun merekomendasikan beberapa solusi penyelesaian. Salah satu rekomendasi tersebut yakni meminta Myanmar segera mengakhiri kampanye kekerasan dan pelanggaran HAM di Rakhine.
Lalu, memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya memiliki akses penuh dan tidak terbatas ke semua bagian negara. "Dan memastikan bahwa organisasi yang operasi kemanusiaannya saat ini ditangguhkan di Negara Bagian Rakhine dapat melanjutkan operasinya pada kesempatan paling awal," kata Deputy Director Campaigns Amnesty International Regional Asia Tenggara, Josef Roy Benedict.
Pemerintah Myanmar juga harus memastikan bahwa semua pengungsi dan orang-orang terlantar dapat kembali ke rumah mereka dengan sukarela, aman dan bermartabat. Selain itu, Amnesty meminta agar wartawan independen dan pemantau HAM memiliki akses gratis dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah negara.
Amnesty juga meminta adanya investigasi dengan segera, menyeluruh, efektif, serta sesuai dengan standar HAM internasional. "Penuntutan apapun harus menghormati hak pengadilan yang adil dan tidak mengakibatkan hukuman mati," kata Josef.
Amnesty juga meminta pihak berwenang Myanmar mengatasi diskriminasi yang sudah berlangsung lama dan sistematis di Rakhine. Diskriminasi tersebut telah membuat banyak orang, khususnya etnis Rohingya, terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kemiskinan.
Myanmar pun diminta untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Misi Pencarian Fakta PBB (FFM). Hal inj termasuk dengan mengizinkan anggota FFM PBB mendapat akses penuh dan tidak terbatas ke seluruh penjuru negara.
Adapun terhadap PBB, Usman meminta agar mandat FFM dalat diperpanjang. Pasalnya, FFM PBB yang diketuai Marzuki Darusman saat ini baru menyusun personalia dan melakukan tugas-tugas awal.
Indonesia, kata Usman, punya peran penting untuk bisa melobi PBB agar mandat FFM dapat diperpanjang. Selain itu, Indonesia juga harus mendorong negara anggota PBB lain untuk mengambil langkah aktif untuk menyelesaikan konflik Rohingya.
"Kami mendukung langkah aktif Indonesia mendorong Dewan HAM PBB agar negara anggota PBB mengambil satu langkah yang aktif sehingga bisa menyeledaikan masalah di Rakhine. Indonesia adalah yang paling kunci," kata Usman.
