Trump Bawa Amerika Keluar TPP, Pakta Dagang Trans Pasifik Kolaps
Pakta tersebut bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Caranya, melalui pemangkasan tarif serta mendorong perdagangan untuk menggenjot pertumbuhan. (Baca: Ketidakpastian Selimuti Pasar Keuangan Pasca Pidato Trump)
Semua anggota TPP juga diharapkan memiliki hubungan yang lebih erat dalam kebijakan dan peraturan ekonomi. TPP dirancang untuk menciptakan satu pasar tunggal baru, seperti halnya Uni Eropa. Namun, semua negara anggota TPP harus melakukan ratifikasi, agar pakta perdagangan tersebut dapat diimplementasikan.
Saat ini, baru Jepang yang sudah meratifikasi pakta dagang tersebut. Rencananya, pada Februari 2018, minimal ada enam negara yang meratifikasi pakta dagang itu atau mewakili 85 persen dari total ekonomi negara-negara anggota TPP. Jadi, kehadiran AS diperlukan untuk mencapai rencana tersebut.
Kini, pasca keputusan Trump, beberapa negara, termasuk Selandia Baru, telah menyarankan semacam kesepakatan alternatif TPP tanpa AS. Namun, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pesimistis dengan nasib TPP selanjutnya. Sebab, TPP tanpa AS yang memiliki 250 juta konsumen disebut Abe "tidak berarti".
(Baca: Proteksi Trump, Tantangan sekaligus Peluang bagi Ekspor Indonesia)
Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo sebenarnya sempat menyatakan minat bergabung dalam TPP. Namun, belakangan pemerintah lebih condong pada kemitraan dengan grup Cina melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Sementara itu, pada Minggu (22/1), Trump pun mengumumkan rencana pertemuannya dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto. Agenda pertemuan ini untuk membicarakan kemungkinan perombakan kerja sama dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA), pakta perdagangan antara tiga negara itu yang ditandatangani Presiden Bill Clinton lebih 10 tahun lalu.
