Tiongkok Larang Masuk dan Blokir Bisnis Trump dan 28 Orang Dekatnya
Pemerintah Tiongkok mengumumkan sanksi terhadap Donald Trump dan 28 mantan pejabat yang menjadi kepercayaannya selama memimpin Amerika Serikat. Pengumuman ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi dilantik pada Rabu (20/1) waktu setempat.
Tiongkok menganggap mereka membuat kebijakan yang anti-China dan menunjukkan prasangka dan kebencian terhadap mereka. "Merusak kepentingan Tiongkok, menyinggung rakyat Tiongkok dan sangat mengganggu hubungan Tiongkok-Amerika," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dikutip Kamis (21/1).
Deretan pejabat yang mendapat sanksi yakni Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.
Tiongkok melarang mereka memasuki kawasan Tiongkok, Hong Kong atau Makao. Pemerintahan Xi Jinping juga melarang perusahaan dan institusi yang terkait dengan mereka berbisnis dengan Tiongkok.
Reuters menyebut langkah tersebut sebagai tanda kemarahan Tiongkok, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya bahwa Negara Panda tersebut melakukan genosida terhadap Muslim Uighur.
Reuters menyebut Pompeo dan lainnya tidak menanggapi sanksi ini. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.
Ahli dari Atlantic Council, Brian O'Toole, melihat langkah Tiongkok sebagai pembalasan dan "pernyataan politik". "Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," katanya.
Tiongkok juga telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.
Tiongkok berulang kali mebantah tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur dan muslim lain ditahan di kamp-kamp.
Menanggapi tuduhan Xinjiang, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan pada jumpa pers: "Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain."
Hua mengatakan pemerintahan baru yang dipimpin Biden dapat bekerja sama dengan Tiongkok. "Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lain."
