Penjaga Pantai Tiongkok Boleh Tembaki Kapal Asing di Laut Cina Selatan
Tiongkok sering kali menggunakan cara represif untuk mengusir kapal-kapal nelayan dari negara lain, terkadang hingga menenggelamkan kapal tersebut.
Ganggu Perdagangan Dunia
Sebelumnya Uni Eropa telah menyuarakan kekhawatirannya akan konflik Laut Cina Selatan akan mengganggu perdagangan dunia. Pasalnya perairan ini merupakan jalur penting perdagangan internasional.
Berbagai literatur menyebutkan bahwa nilai perdagangan internasional yang melalui kawasan ini mencapai US$ 5,3 triliun per tahun. Laut Cina Selatan juga kaya dengan sumber daya. Seperti minyak dan gas alam (migas) dan 10% dari total sumber daya perikanan dunia.
Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Igor Driesmans pun berharap, sengketa di Laut Cina Selatan dapat segera selesai. "Kami ingin lihat kebebasan bernavigasi dan resolusi yang penuh damai untuk selesaikan sengketa," kata Driesmans dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/12).
Menurutnya, sengketa di Laut Cina Selatan turut memberikan dampak terhadap Uni Eropa. Sebab, sebanyak 20% perdagangan maritim di Benua Biru tersebut berhubungan dengan Laut Cina Selatan.
Oleh karena itu, Uni Eropa menekankan pentingnya non militerisasi dan pengendalian diri di Laut Cina Selatan. Pihaknya juga menggarisbawahi perlunya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (United Nations Convention for the Law of the Sea/UNCLOS) 1982.
Ia pun berharap, negosiasi dapat segera dilakukan untuk mencapai kode etik yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan "Ini konsisten dengan hukum internasional termasuk UNCLOS," ujar dia.
Selain Uni Eropa, Amerika Serikat (AS) bersama sekutu-sekutunya seperti Australia, Jepang, Filipina khawatir Tiongkok menguasai Laut Cina Selatan dengan kekuatan militernya.
Negeri Panda itu dikhawatirkan akan menutup jalur komunikasi laut di perairan tersebut. Ini akan mengganggu kebebasan navigasi (freedom of navigation) dan jalur perdagangan internasional di sana.
Sayangnya, konflik di Laut Cina Selatan kemungkinan belum akan terselesaikan dalam waktu dekat menurut pandangan sejumlah analis. “Karena di situ ada overlapping dari beberapa negara,” kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte.
