Anggota Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi, Apa Dampaknya?
Sejumlah pakar politik menganggap sorotan Anggota Komite HAM PBB (CCPR) terhadap netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 memicu keraguan terhadap kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia.
Selain itu, sikap presiden atas pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 juga dinilai menimbulkan sentimen negatif terhadap Jokowi secara pribadi.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berpendapat, sorotan Komite HAM PBB tersebut menambah daftar miring mengenai pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
"Selama ini Indonesia untuk HAM punya catatan agak miring terutama soal Papua, dan ditambah dengan Pemilu yang seharusnya aman-aman saja," kata Kunto lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (19/3).
Kunto menilai sentimen tersebut berimplikasi pada pandangan dunia internasional terhadap kualitas demokrasi dan pemilu nasional. "Korea Utara, Cina, Rusia juga ada pemilu. Tapi kan masalahnya apakah pemilu itu bebas dari intervensi negara atau tidak," ujar Kunto.
Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai dampak sorotan dari Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye hanya akan tertuju pada sosok pribadi Jokowi. Dia menganggap sentilan tersebut tak akan memicu dampak ikutan yang luas.
"Jokowi kan sudah mengakui bahwa dia cawe-cawe. Kalau soal netralitasnya, intervensi, dan kecurangan perlu dibuktikan di Mahkamah Konstitusi," kata Ujang.
Ujang menambahkan, munculnya beragam sorotan pihak asing terhadap kondisi pemilu nasional merupakan konsekuensi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang bersifat terbuka.
"Pandanggan dunia internasional kepada Jokowi memang sangat tajam, khususnya terkait dengan persoalan cawe-cawe itu, dampaknya hanya tidak bagus bagi Jokowi, personal saja," ujar Ujang.
