Pendataan Jadi Kendala Utama dalam Mengejar Target Produksi Ikan
Apabila dikalikan dengan jumlah kapal 400 ribu kapal, jumlah hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat mencapai 1,6 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, bisa diasumsikan total hasil tangkapan ini yang tercatat dan tidak tercatat sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini sudah mencapai 6,1 juta ton atau sekitar 78% target tahun ini.
Syarief mengakui selama ini pemerintah tidak melakukan pendataan yang ketat dalam mengawasi kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran kecil. Makanya, hanya hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal besar saja yang bisa terdata. “Produksi kita nilainya jauh di bawah kapasitas maksimal, karena angka yang tidak dilaporkan sangat tinggi,” ujar Sjarief.
Oleh karena itu, KKP bakal memaksimal Sistem Perizinan Kapal Perikanan Daerah atau SIMKADA. Sistem itu akan mendata setiap kapal yang dilaporkan di daerah secara digital selain perizinan kapal dari daerah. Dalam SIMKADA, ada 226 ribu kapal yang sudah terdaftar berdasarkan nama dan alamat pemiliknya. Namun, sistem ini belum bisa memverifikasi kebenaran ukuran kapalnya. Tercatat, ada sekitar 11 ribu kapal yang datanya dipalsukan oleh nelayan.
Di samping itu, Sjarief mengaku telah menemukan adanya indikasi kapal-kapal eks-asing yang mengajukan permohonan izin sebagai kapal perikanan. Jenis permohonannya yang diajukan berupa perubahan ukuran fisik kapal, penggantian rusak, dan permohonan baru.
KKP juga telah memperketat izin pembangunan kapal perikanan baru. Pembangunan harus disertai oleh bukti kepemilikan kapal dan Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP). Izin-izin ini harus terdaftar dalam buku induk kapal perikanan di daerah dan pemerintah pusat.
(Baca: KKP Pantau Kapal Nelayan Lewat GPS dan Gelombang Radio)
