Top News: Isu PHK di Gudang Garam dan Trump Restui Pengecualian Tarif Resiprokal

Top News Katadata.co.id, rangkuman berita terpopuler kemarin, menyajikan sejumlah isu menarik dan penting. Salah satu topik utama adalah isu pemutusan hubungan kerja di industri rokok, seperti di Gudang Garam, seiring dengan keputusan berbagai produsen untuk menurunkan produksi. Hal ini mencerminkan dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan yang sedang terjadi di sektor tersebut.

Sementara itu, desakan kepada Prabowo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta guna mengusut kerusuhan Agustus 2025 juga menarik perhatian publik. Kisah sosok Azis Wellang, seorang mantan tersangka pembalakan liar yang terlihat bermain domino dengan Menteri Kehutanan, turut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Klarifikasi dari Menteri Kehutanan Raja Juli mengenai pertemuannya dengan eks tersangka pembalakan liar tersebut pun tak luput dari sorotan, menimbulkan berbagai spekulasi.

Tidak ketinggalan, di kancah internasional, restu Trump terhadap pengecualian tarif resiprokal untuk sejumlah komoditas, termasuk nikel, menjadi berita penting bagi pasar global. Berita terbaik Kemarin ini memberikan gambaran komprehensif tentang isu-isu yang mendominasi perhatian publik dari berbagai sektor. Mari selami lebih dalam setiap peristiwa yang membentuk narasi kemarin.

KSPI Cek Isu Gudang Garam PHK Karyawan, Industri Rokok Ramai Turunkan Produksi

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan memverifikasi kabar PHK di PT Gudang Garam, yang jika benar, menunjukkan daya beli masyarakat rendah dan potensi gelombang PHK meluas di industri rokok. Isu ini mencuat setelah beredar video PHK massal di Gudang Garam Tuban, namun pihak perusahaan belum memberikan konfirmasi resmi. Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk turun tangan mencegah dampak lebih lanjut.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) membenarkan bahwa mayoritas pabrik rokok, termasuk Gudang Garam, mengurangi produksi akibat kenaikan cukai rokok beruntun dan pengetatan penjualan. Kebijakan seperti PP No. 28 Tahun 2024 yang menaikkan batas usia pembeli menjadi 21 tahun dan melarang penjualan di dekat fasilitas pendidikan, telah menekan pasar secara signifikan. Namun, benarkah kebijakan ini efektif mengurangi konsumsi, atau justru membuka pintu bagi masalah baru yang lebih kompleks? Lanjut berita berikut.

Prabowo Didesak Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, Usut Kerusuhan Agustus 2025

Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kredibel untuk mengusut tuntas kerusuhan akhir Agustus 2025 yang menyebabkan korban dan anarkisme.

TGPF ini esensial untuk mengungkap fakta sebenarnya, memisahkan aspirasi demokratis dari agenda politik terselubung, serta mengklarifikasi dalang di balik peristiwa yang memicu berbagai protes publik ini. Presiden Prabowo sebelumnya berspekulasi tentang indikasi makar, terorisme, dan keterlibatan asing, namun Hendardi menekankan perlunya investigasi mendalam untuk menjawab dugaan tersebut.

Pembentukan TGPF penting agar publik tidak diliputi kecemasan dan ketidakpastian, sekaligus memastikan hak warga negara untuk mengetahui dan merasa aman. Hendardi menambahkan, keterbukaan pemerintah dan partisipasi bermakna dari berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk meminimalkan potensi penanganan yang salah sasaran. Ini akan berfungsi sebagai sistem pendingin kemarahan publik, namun apa agenda mendasar lain yang harus dilakukan pemerintah dan elite politik secara simultan untuk memperbaiki tata kelola negara?. Lanjut berita berikut 

Sosok Azis Wellang, Eks Tersangka Pembalak Liar yang Main Domino dengan Menhut

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tertangkap kamera bermain domino dengan Muhammad Azis Wellang, seorang mantan tersangka kasus pembalakan liar di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, sebuah fakta yang terungkap melalui artikel Tempo. Azis Wellang, direktur PT ABL, pernah ditetapkan sebagai tersangka atas penebangan kayu ilegal di luar izin konsesi yang merugikan negara miliaran rupiah, meskipun status tersangkanya kemudian dibatalkan melalui praperadilan. Insiden ini sontak menjadi sorotan publik mengingat posisi Raja Juli sebagai penanggung jawab penegakan hukum di sektor kehutanan.

Raja Juli Antoni mengakui keberadaannya dalam foto tersebut, namun bersikeras tidak mengetahui identitas Azis Wellang sebagai eks tersangka pembalak liar saat itu. Ia menjelaskan bahwa pertemuannya di posko KKSS awalnya untuk berdiskusi dengan Menteri Abdul Kadir Karding, dan baru bergabung dalam permainan domino secara singkat saat hendak pulang, tanpa membahas kasus apapun. Namun, akankah pengakuan Menteri Raja Juli Antoni cukup untuk meredakan kontroversi ini dan menjamin penegakan hukum yang tegas terhadap pembalak liar?. Baca berita selengkapnya

Menhut Raja Juli Klarifikasi soal Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalak Liar

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membantah tudingan berita Tempo yang menyebutnya bermain domino dengan tersangka pembalak liar, Azis Wellang. Raja Juli menjelaskan bahwa ia tidak menyadari identitas Wellang saat bergabung dalam permainan singkat setelah berdiskusi dengan Menteri Abdul Kadir Karding, menegaskan tidak ada pembicaraan kasus dan komitmennya menindak tegas pembalakan liar tanpa pandang bulu. Ia baru mengetahui Azis Wellang adalah eks tersangka pembalak liar setelah berita tersebut menyebar.

Azis Wellang, atau Muhammad Aziz Wellang, adalah mantan Direktur PT ABL yang pada November 2024 sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus pembalakan liar di Kalimantan Tengah dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah, meskipun status tersangkanya kemudian dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Peristiwa ini menyoroti bagaimana latar belakang individu yang terlibat dalam isu lingkungan sensitif dapat berinteraksi dengan pejabat publik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang siapa Azis Wellang sebenarnya dan implikasi pertemuan ini, mari selami detail kasusnya!. Klik berita ini untuk membaca kelanjutannya 

Trump Restui Pengecualian Tarif Resiprokal Sejumlah Komoditas, Termasuk Nikel

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menawarkan pengecualian tarif signifikan kepada mitra dagang yang berkomitmen pada perjanjian timbal balik, khususnya untuk ekspor industri seperti nikel, emas, dan berbagai senyawa farmasi serta kimia.

Arahan baru ini mengidentifikasi lebih dari 45 kategori untuk tarif impor nol, menargetkan barang-barang yang tidak tersedia atau tidak diproduksi cukup di AS, dengan tujuan membentuk kembali perdagangan global dan mendapatkan konsesi. Ketersediaan Trump untuk memangkas tarif bergantung langsung pada cakupan ekonomi dan nilai komitmen ini dari negara-negara mitra.

Pemotongan tarif mencakup item-item penting seperti grafit, berbagai bentuk nikel untuk baja dan baterai kendaraan listrik, senyawa obat generik seperti lidokain, serta berbagai jenis impor emas. Langkah ini, menyusul tujuh bulan kenaikan tarif besar-besaran, berupaya menyelaraskan kembali sistem perdagangan global dan mengurangi defisit perdagangan AS.

Bertepatan dengan langkah ini, pemerintah Indonesia sendiri diketahui sedang mengupayakan negosiasi tarif bea masuk 0% untuk komoditas unggulannya; namun, komoditas apa sajakah yang menjadi fokus utama Indonesia dalam negosiasi penting ini? Baca berita selengkapnya.