Banyak UMKM Terimbas Corona Menanti Realisasi Janji Keringanan Kredit

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan banyak sektor UMKM terdampak pandemi virus corona. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan cepat bertindak dan mendorong perbankan merelaksasi kredit seperti instruksi Presiden Joko Widodo. 

Ganjar menyatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pelaku UMKM. Banyak dari kalangan usaha kecil mengeluh, usahanya lesu, tapi cicilan mereka belum juga ditunda.

"Saya sudah berkomunikasi dengan pelaku UMKM roti, ada cicilan di Bank Mandiri Syariah yang tetap ditagih, janji presiden belum dieksekusi," kata dia Sabtu (28/3) dalam siaran streaming SmartFM dan Populi Center.

(Baca: Guyuran Bantuan Tunai untuk Hadapi Masa Sulit akibat Pandemi Corona)

Menurutnya, perbankan beralasan, kebijakan tersebut belum diimplementasikan karena belum ada petunjuk dan aturan resmi. Hal ini menurutnya menyusahkan pengusaha kecil yang tengah berjuang  hidup di tengah tekanan wabah Covid-19.

"OJK perlu tindak cepat," kata dia. 

Selain dalam bentuk relaksasi cicilan kredit, banyak pengusaha UMKM imenginginkan adanya kelonggaran tagihan listrik sampai tiga bulan, dan diskon untuk gas dari Pertamina. 

Berdasarkan laman corona.jatengprov.go.id, jumlah kasus positif corona di Jawa Tengah sampai Sabtu (28/3) sudah mencapai 43 kasus. 35 kasus dirawat, 2 sembuh, 6 lainnya meninggal. 

Untuk mencegah penyebaran kasus, pihaknya sudah menutup tempat-tempat keramaian, hiburan malam, dan lebih dari 400 tempat wisata. Ia pun mengimbau agar masyarakat Jawa Tengah yang mencari peruntungan di wilayah episentrum corona Indonesia DKI Jakarta jangan malah mudik. 

(Baca: Bank Klarifikasi Heboh Keringanan Bayar Cicilan Kredit Versi Jokowi)

Apabila sudah terlanjur pulang ke Jawa Tengah, maka akan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Setelahnya, warga itu harus diisolasi selama 14 hari tidak boleh keluar dari rumah. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memberikan sembilan instruksi untuk jaga daya beli masyarakat. Salah satu instruksinya yaitu agar OJK memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunuan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. 

Jokowi pun meminta pihak perbankan dan keuangan non bank untuk tidak mengejar para debitur. "Apalagi pakai jasa debt collector. Saya minta kepolisian catat ini," katanya.  

Namun sejauh ini, regulator industri jasa keuangan yaitu OJK belum menerbitkan peraturan yang memerintahkan bank untuk menerapkan kebijakan seperti disebut Jokowi. Yang ada adalah peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 yang berisi panduan bagi bank yang mau mendukung kebijakan stimulus perekonomian lewat restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak corona.