Faisal Basri Nilai Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Ironi bagi Rakyat
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram merupakan suatu ironi bagi rakyat. Sebab, keputusan tersebut diambil saat pemerintah menaburkan insentif dan kemudahan kepada dunia usaha melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.
"Itu yang menyayat hati rakyat. Tatkala pemerintah menghambur-hamburkan energi baru buat dunia usaha, di saat yang sama subsidi rakyat dicabut satu-satu," kata Faisal di Jakarta, Selasa (22/1).
Ia memperkirakan pencabutan subsidi elpiji 3 kg tersebut bisa berdampak pada peningkatan inflasi. Namun, peningkatan inflasi tidak akan signifikan.
Selain itu, Faisal khawatir perubahan skema penyaluran subsidi elpiji dapat menambah kartu yang dimiliki oleh masyarakat tidak mampu. "Ada kartu raskin (beras miskin), kartu pintar, ini ada kartu elpiji melon. Nanti orang miskin kartunya lebih banyak," ujar dia.
Selain pencabutan subsidi elpiji 3 kg, Faisal mengingatkan kenaikan iuran BPJS kesehatan mulai berlaku pada awal tahun ini. Namun, ia menilai keputusan kenaikan BPJS tidak dilandaskan aturan yang jelas.
Padahal, lanjut dia, pemberian insentif kepada pengusaha akan menurunkan penerimaan pajak hingga triliunan rupiah, sehingga berdampak besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, pencabutan subsidi elpiji tidak berdampak besar terhadap belanja APBN.
(Baca: Pemerintah Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg Pertengahan Tahun Ini)
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pemerintah ingin menyalurkan subsidi energi yang tepat sasaran. Masyarakat yang dianggap tidak berhak mendapat subsidi harus membeli pada harga pasar.
"Kami sedang persiapan memberikan subsidi langsung ke masyarakat, mudah-mudahan pertengahan tahun bisa diterapkan," ujar Djoko.
Djoko mengatakan pihaknya mengkaji dua skema penyaluran subsidi tertutup elpiji 3 kg yang dirancang lewat sistem biometrik dan atau QR Code. Nantinya, uji coba bakal menggunakan kartu di beberapa tempat.
Langkah ini, menurut Djoko, akan memudahkan pemeriksaan konsumsi elpiji masyarakat. Dalam pelaksanaanya, Pertamina akan menggandeng perbankan nasional.
"Nanti bisa dicek kalau orang miskin rata-rata beli tiga tabung. Jadi bisa dilihat mana yang berhak dan tidak," ujarnya.
Djoko menjelaskan daftar penerima subsidi tertutup ini akan disesuaikan dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ada tiga kriteria masyarakat yang tidak mampu dengan jumlah 15 juta hingga 25 juta keluarga.
(Baca: Pemerintah Masih Identifikasi Daftar Penerima Subsidi LPG 3 Kg)
