Kembali Jadi Menteri, Luhut Pandjaitan Jenderal Pembela Jokowi
Luhut memasuki dunia politik lewat Partai Golkar. Ia adalah wakil ketua Dewan Pertimbangan Golkar ketika Aburizal Bakrie memimpin partai politik tersebut. Ia mundur dari partai berlambang beringin itu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 karena mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Sementara itu, Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Setelah Jokowi-JK terpilih, Luhut dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan Indonesia periode 31 Desember 2014-2 September 2015. Ketika Jokowi melakukan reshuffle (kocok ulang) kabinet, Luhut ditugaskan ke pos baru, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Setahun berikutnya, Jokowi kembali melakukan kocok ulang kabinet. Kali ini Luhut ditugaskan menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya. Ia menjalankan tugasnya hingga pemerintahan Jokowi periode pertama berakhir pada 18 Oktober 2019.
(Baca: Calon Menteri dan Tantangan Berat Tim Ekonomi Periode II Jokowi)
Kerap Membela Jokowi
Dalam berbagai forum, Luhut kerap berbicara untuk membela Jokowi. Pada saat Pilpres 2019 berbagai kabar bohong (hoaks) menerpa mantan gubernur DKI Jakarta itu. Misalnya, isu soal Jokowi anti-Islam.
"Itu sangat tidak fair, beliau (Jokowi) taat. Di tempat lain belum tentu lebih baik sembahyangnya," kata Luhut dalam pidatonya di Indonesia Economic Day 2019 yang digelar DBS dan Katadata, di Jakarta, Kamis (31/1) lalu.
Ia juga membantah soal isu kebangkitan PKI. Luhut mengatakan, ia ikut menumpas PKI di masa lalu ketika bertugas di Kopassus.
Ia mengaku kesal jika ada orang-orang yang merendahkan kepemimpinan Jokowi. "Kadang suka kesal juga orang mempertanyakan atau merendahkan Pak Jokowi. Padahal pemimpin dunia sangat apresiasi ke Pak Jokowi," kata Luhut usai acara Silaturahmi Kabinet Kerja dengan Presiden dan Wapres di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi periode pertama sudah meletakkan landasan yang kuat. Dengan demikian, pemerintahan periode kedua bisa melangkah lebih cepat melaksanakan program-programnya.
(Baca: Luhut & Sri Mulyani Disebut Tetap Menjabat, Airlangga Akan Jadi Menko)
