Strategi Panglima Menaklukan Kebakaran Hutan dan Lahan
Hadi juga menilai pasukannya kerap kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran. Akses yang sulit dijangkau melalui jalur darat membuat operasi pemadaman menjadi tidak optimal. Selain itu, keterbatasan alat pemadaman menjadi kendala terakhir yang harus diselesaikan.
Empat Solusi Penanganan Kebakaran Hutan
Guna menjawab tiga kendala tersebut, Hadi mengeluarkan empat solusi. Solusi pertama dan paling dianggap krusial adalah menempatkan prajurit TNI di setiap areal lahan gambut yang rawan terbakar. Lokasi itu nantinya ditentukan oleh prediksi BMKG dan BPBD.
Prajurit-prajurit TNI diwajibkan mendirikan tenda dan siaga di lokasi rawan kebakaran. “Mereka akan berkemah di sana dan tidur di sana. Sambil jaga kemungkinan kebakaran," tegasnya.
Dengan begitu, selain menjaga kemungkinan kebakaran, prajurit TNI yang diwajibkan siaga 24 jam tersebut juga menjadi mata dan telinga apabila ada wilayah terdekat mengalami kebakaran. “Pasukan yang mengendap tadi akan berikan informasi melalui radio dan segera dikirim pasukan melalui helikopter sehingga saya akan tempatkan helikopter ke Dumai," urainya.
Strategi selanjutnya, TNI akan membantu peralatan pemadam kebakaran dengan daya kerja tinggi. Alat-alat itu, selain untuk menanggulangi karhutla, juga bisa dimanfaatkan untuk membasahi gambut kering agar tidak mudah terbakar.
Empat strategi tersebut diharapkan dapat menjadi kunci jawaban atas bencana kebakaran yang terus terjadi di Bumi Lancang Kuning, Riau itu.
Terkait dengan jumlah prajurit TNI yang akan dikerahkan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan, Hadi menuturkan akan disesuaikan dengan kekuatan Komando Resor Militer 031 Wirabima. Dia juga memastikan akan mengerahkan pasukan tambahan jika dimungkinkan.
Status Siaga Kebakaran
Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga karhutla, 12 Februari 2019 hingga akhir Oktober mendatang. Hal itu suatu langkah cepat yang diambil pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hebat.
Penetapan status tersebut langsung diumumkan Gubernur Riau kala itu, Wan Thamrin Hasyim. Wan memutuskan status itu setelah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai menetapkan status yang sama, beberapa hari sebelumnya. Kebakaran lahan yang terus terjadi, prediksi BMKG akan musim kemarau panjang, serta pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif menjadi alasan penting lainnya.
Penetapan status ini hanya dilakukan saat Pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu suatu bentuk reaksi cepat pemerintah daerah yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Langkah koreksi ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Riau dalam melakukan pengendalian karhutla yang dibuktikan dengan penurunan titik panas hingga 80 persen dibandingkan dengan pada 2015, saat provinsi itu lumpuh dilucuti kabut asap.
Dengan penetapan status siaga ini, semua pihak terkait di pusat dan daerah akan berjaga-jaga dan siaga agar kejahatan yang 99 persen disengaja itu bisa dihentikan sejak dini. “Secara simultan kita bersatu. Pemerintah pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan,” kata Wan Thamrin.
BMKG Stasiun Pekanbaru mendeteksi peningkatan jumlah titik panas pada Februari 2019. Di Provinsi Riau, tercatat 45 titik panas sepanjang Januari, dan meningkat drastis mencapai 366 titik pada Februari 2019. Titik panas itu menyebar di Bengkalis, yang pada Februari ini tercatat 241 titik, serta belum terlihat adanya tren penurunan.
Kepala Pelaksana BPBD Riau Edwar Sanger menyebutkan segera berkoordinasi dan meminta asistensi dan bantuan dari BNPB setelah penetapan status siaga karhutla tersebut. “Kita mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan kita minta peralatan, pompa, helikopter untuk 'water bombing' dan pendampingan,” katanya.
Saat ini, Edwar mengatakan sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma dari perusahaan APP Sinar Mas. Namun, karena lokasi kebakaran jauh dari jalan dan berada di daerah pesisir, maka bantuan helikopter akan sangat diperlukan.
