Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Serius Atasi Persoalan Lingkungan

Dimas Jarot Bayu
15 Februari 2019, 14:10
KERUSAKAN PESISIR SEMARANG
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kawasan hutan bakau (mangrove) dan pesisir yang mengalami abrasi di Semarang, Jawa Tengah. Masalah lingkungan disinyalir belum menjadi perhatian dari kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Hal lain yang menjadi perhatian Koalisi Golongan Hutan terkait dengan pengabaian hak masyarakat adat. Ada pula persoalan lemahnya penegakan hukum terkait masalah lingkungan serta langgengnya praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). "Tidak ada upaya serius menyelesaikan persoalan struktural lingkungan hidup dan SDA," kata Khalisah.

Karenanya, Koalisi Golongan Hutan menantang Jokowi dan Prabowo untuk bisa memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan lingkungan hidup ini. Dia berharap berbagai langkah itu dapat terlihat dalam debat kedua Pilpres 2019.

Jokowi dan Prabowo harus mampu menawarkan koreksi kebijakan ekonomi yang saat ini bertumpu pada industri ekstraktif dan berbasis korporasi besar. Dia menilai kedua capres perlu beralih ke kebijakan ekonomi pemulihan yang berbasis pada komunitas.

(Baca: Debat Capres Babak Dua, Jokowi-Prabowo Didorong Bahas Oligarki Tambang)

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai, kedua capres harus bisa menyelesaikan masalah tata kelola di sektor lingkungan. Proses tata kelola ini menjadi alas sengkarut persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Menurutnya, proses tata kelola birokrasi di Indonesia masih didominasi oleh kekuatan oligarki sehingga kerap mengabaikan aspek lingkungan. "Karena kontestasi politik mahal, praktiknya bermetamorfosis ke sana. Balas budinya dengan kontrak, perizinan, dan pengalihan tata ruang," kata Leonard.

Direktur Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa) Dahniar Andriani menilai perlu ada keberanian dari Jokowi dan Prabowo dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup terus terjadi karena tak ada upaya berarti menyelesaikan persoalan tersebut di setiap rezim pemerintahan.

Justru, setiap pemerintahan memberikan kelonggaran terhadap investasi dan industri ekstraktif yang merusak lingkungan. Lebih lanjut, Dahniar menilai perlu adanya harmonisasi kebijakan peraturan perundangan yang tumpang tindih untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. "Saya menantang dia (Jokowi dan Prabowo) harus berani dan punya nyali," kata Dahniar.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...