BNPB: Tak Punya Alat Pendeteksi Tsunami, RI Andalkan Milik Negara Lain

Menurut dia, minimnya alat mitigasi bencana tersebut karena kerap rusak. Hal tersebut imbas aksi vandalisme yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Selain itu, anggaran yang diberikan pemerintah kurang mencukupi.

(Baca juga: Setelah Tsunami Selat Sunda, BMKG Minta Masyarakat Jauhi Pantai)

Sebenarnya, pemerintah pernah memberikan dana khusus untuk pengadaan alat-alat mitigasi melalui Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami pada 2013-2014. Hanya saja, program tersebut dihentikan pada 2015 hingga saat ini. Alasannya, kata Sutopo, anggaran kebencanaan tidak masuk dalam prioritas pemerintah.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, karena secara umum kan anggaran juga terbatas," ujarnya.

Ke depan, pihaknya mengusulkan agar masterplan tersebut dilanjutkan. Dalam masterplan tersebut, programnya bukan hanya pengadaan alat mitigasi tsunami, tapi juga membangun kultur masyarakat. Sebab, program tersebut juga berisikan penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Program tersebut diimplementasikan melalui pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), desa tangguh, pendidikan kebencanaan, dan pembangunan kemandirian industri kebencanaan. "Ini adalah usulan. Khusus tsunami kami mengusulkan lanjutkan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Berapa anggarannya? Ya ditentukan nanti, kami hitung," kata Sutopo.