Pemerintah Dapat Hibah Rp 759 Miliar untuk Korban Gempa Sulteng

Sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, pemerintah akan menyiapkan standar operasional apabila terjadi bencana. Ini lantaran dalam standar saat ini, langkah tercepat hanya dapat dijalankan melalui status tanggap darurat yang diberikan BNPB.

Nantinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar . "Dalam konteks nasional Menteri Koordinator harus membuat standar prosedur." katanya. Sedangkan dua Menko dimaksud adalah

(Baca juga: Jokowi Perintahkan Evaluasi Peringatan Dini Bencana Alam)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet juga memerintahkan evaluasi sistem peringatan bencana alam diperhatikan. Hal ini menyusul dua bencana besar yang terjadi yakni gempa Nusa Tenggara Barat serta gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan perbaikan sistem diperlukan di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana alam. "Karena petanya kami sudah tahu di mana saja," ujar dia.