Anies Enggan Tanggapi Permintaan Jadi Penggugat Sengketa HGB Reklamasi

2 Februari 2018, 15:55

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri silaturahmi ulama dan tokoh agama di Balai Agung, Kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/11/2017).

(Baca: Anak Usaha Agung Sedayu Jadi Tergugat dalam Sengketa HGB Pulau D)

Menurut Tigor, dengan menjadi penggugat intervensi, Anies dapat mengupayakan pembatalan HGB Pulau D yang saat ini dimiliki PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak usaha Agung Sedayu Grup. Apalagi surat permohonan pembatalan HGB yang diajukan Anies kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ditolak.

Sementara, Anies dinilai akan sulit membatalkan HGB tersebut jika saat ini mengajukan gugatan sendiri ke PTUN. Alasannya rentang waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN telah melebih 90 hari setelah surat permohonan ke Kementerian ATR/BPN ditolak.

(Baca: Menteri Sofyan Djalil Klaim Tak Dapat Batalkan HGB Reklamasi Jakarta)

Tigor juga menilai terlibatnya Anies sebagai pihak penggugat intervensi dapat menunjukkan komitmennya untuk membatalkan proyek reklamasi. Selama ini Anies dinilai belum melakukan tindak lanjut setelah ditolaknya surat permohonan pembatalan HGB Pulau D.

"Kelanjutannya apa? Apakah diam saja? Kalau dia punya komitmen dia akan ikut serta dalam gugatan ini," ucap dia.

Ia berharap Anies akan mempertimbangkan untuk terlibat dalam persidangan perkara ini. "Kalau lewat dari tiga pekan, mereka tidak akan bisa masuk lagi (sebagai penggugat untuk membatalkan HGB Pulau D)," kata dia.

Halaman: