Survei Indeks Persepsi Korupsi di 12 Kota Membaik
Persepsi suap tertinggi tersebut terjadi di Kota Bandung dengan persentase 10,8% dari total biaya produksi. Sementara, kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar dengan persentase 1,8% dari total biaya produksi.
"Sektor lapangan usaha yang paling tinggi potensi suapnya adalah air minum, perbankan, dan kelistrikan," kata Wawan.
Sementara, instansi yang paling terdampak korupsi adalah legislatif, peradilan, dan kepolisian. "Sektor paling terdampak korupsi adalah perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota perdagangan," kata Wawan.
Adapun, sebanyak 61,5% pelaku usaha masih menilai bahwa korupsi bukanlah masalah penting. Hal ini menjadi faktor yang menghambat pemberantasan korupsi.
Sementara, 58,7% pelaku usaha menilai korupsi dibiarkan, 57,8% menilai korupsi bukan masalah prioritas, 53,9% menilai menganggap korupsi sebagai kebiasaan, dan 45,8% menilai korupsi tidak dipidanakan dengan tegas.
Kondisi tersebut, lanjut Wawan, menunjukkan masih rendahnya pemahaman para pelaku usaha tentang pemberantasan korupsi. Berdasarkan survei TII, hanya 3 dari 10 pelaku usaha yang mengetahui PP No 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014.
"Hanya 5 dari 10 pelaku usaha mengetahui adanya UU Tindak Pidana Korupsi," lanjut dia.
Atas permasalahan tersebut, TII merekomendasikan agar pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam upaya melawan korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu juga mempertegas kebijakan antikorupsi.
"Khususnya Pemkot bisa berbenah dan menggunakan hasil survei sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemberantasan korupsi pada skala lokal. Institusi publik seperti kementerian dan dinas, aparat penegak hukum, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat pada semua jenjang juga berbenah diri memperbaiki sistemnya," kata dia.
Selain itu, lanjut Wawan, pelaku usaha perlu memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi dalam perusahaan. Hal ini dilakukan agar reputasi baik perusahaan terjaga dan terhindar dari risiko korupsi.
