Kasus Minyak Montara, Pemerintah Tuntut Ganti Rugi Rp 27 Triliun
"Tapi, kalau yang sudah berjalan ya biarkan. Nanti malah terlihat Indonesia penuh ketidakpastian. Kami moratorium yang next operation," ujar Havas.
Sebelum mengajukan gugatan hukum, pemerintah juga telah mengupayakan negosiasi. Bahkan, pada 2013 pemerintah bersama pihak Australia dan Thailand pernah membentuk komisi independen untuk mencari solusi.
"Sudah disepakati penyelesaian interim. Memorandum of Understanding (MoU) sudah ada, tapi hari itu PTT EP tidak datang," ujar Havas.
Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jasmin Ragil Utomo menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan saat ini adalah atas nama negara dengan diwakili oleh KLHK.
Dalam mengajukan tuntutan ini, pemerintah akan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 87 dan 88. "Jadi gugatannya perbuatan melawan hukum dengan gunakan tanggung jawab mutlak," ujar Ragil.
(Baca juga: Luhut Sebut PTT EP Komitmen Selesaikan Kasus Tumpahan Minyak Montara)
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengajukan nilai ganti rugi sebesar US$ 5 juta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga di pesisir Laut Timor yang mata pencahariannya terganggu akibat tumpahan minyak. Namun, PTT EP sempat meminta diskon menjadi US$ 3 juta dan sampai saat ini penyelesaiannya belum jelas.
Dikutip dari situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebocoran minyak dari The Montara Well Head Platform di Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia terjadi pada 21 Agustus 2009. Kebocoran pada mulut sumur mengakibatkan tumpahnya minyak dan gas hidrokarbon ke laut.
