Chappy Jadi Bos Freeport, Setnov: Mudahkan Kepentingan Indonesia
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) memberikan tanggapannya terhadap penunjukan Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) iniu berharap penunjukan tersebut bisa lebih memudahkan kepentingan Indonesia atas perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat (AS) itu.
Setya terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Senin (21/11). Selama sekitar 50 menit, dia bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (Baca: Direstui Pemerintah, Chappy Hakim Jadi Bos Freeport Indonesia)
Usai pertemuan, Setya semula mencoba keluar dari pintu samping Kemenko Kemaritiman meski tetap dicegat oleh para wartawan. Namun, dia membantah pertemuan dengan Luhut itu membahas mengenai Freeport dan penunjukan Chappy sebagai nakhoda baru perusahaan itu.
Yang jelas, Setya mengapresiasi penunjukan tersebut. Ia pun berharap, hal ini akan memudahkan langkah pemerintah menguasai 51 persen saham Freeport seperti harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, Chappy telah memiliki pengalaman di Freeport. Sekadar informasi, Chappy sejak Agustus lalu merupakan penasihat senior Freeport Indonesia. "Tentu ini akan memudahkan program terkait kepentingan Indonesia," kata Setya.
Seperti diketahui, Freeport Indonesia kembali memiliki pemimpin definitif setelah kosong selama 10 bulan. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Chappy Hakim ditunjuk menjadi Presiden Direktur Freeport, menempati posisi yang ditinggalkan Maroef Sjamsoeddin.
(Baca: Jonan Mulai Bahas Masalah Perpanjangan Kontrak Freeport)
“Chappy Hakim akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,” kata Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama kepada Katadata, Minggu (20/11). Ia mengatakan, penunjukan tersebut dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia. Saat ini, penunjukan Chappy dalam proses memperoleh persetujuan dari pemegang saham.
Chappy mengisi posisi Presiden Direktur Freeport yang ditinggalkan oleh Maroef Sjamsoeddin pada Januari 2016. Ia mundur setelah heboh kasus "Papa Minta Saham" yang diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu, Sudirman Said. Kasus beraroma kongkalikong skenario perpanjangan kontrak Freeport itu melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dan pengusaha M. Riza Chalid. Belakangan, Setya mundur dari jabatan Ketua DPR.
Kini, Chappy menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, penyelesaian divestasi 10,6 persen saham Freeport kepada Pemerintah Indonesia. Saat ini, masih tahap negosiasi karena pemerintah keberatan dengan harga yang diajukan Freeport.
(Baca: Transkrip Rekaman Lengkap Kongkalikong Lobi Freeport)
Kedua, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) karena hasil tambangnya wajib dimurnikan di dalam negeri. Jika tidak, maka Freeport tidak diizinkan mengekspor hasil tambangnya pada 2017. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
Ketiga, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia. Kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini sebenarnya akan habis pada 2021. Berdasarkan aturan, pembahasan perpanjangan kontrak bisa dilakukan minimal dua tahun sebelum kontrak berakhir atau tahun 2019. Tapi, Freeport menginginkan perpanjangan kontrak dibahas dan dikantongi sejak dini karena terkait dengan nasib investasinya dalam membangun smelter.
